KPK Sita Dokumen PAW Fraksi PDIP di Ruang Kerja Wahyu Setiawan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di ruang kerja Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan yang berlokasi di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Selain itu, KPK juga turut menggeledah rumah dinas Wahyu yang terletak di Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini dilakukan usai mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setelah kami kemarin tetapkan empat orang tersangka pemberi dan penerima suap, tim penyidik melakukan izin sita maupun penggeledahan ke Dewas. Pada hari ini, dilakukan penggeledahan di dua tempat yaitu di ruang kerja tersangka WSE (Wahyu Setiawan) dan rumah dinasnya,” kata juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/1).

Ali menyampaikan, penyidik lembaga antirasuah berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait pergantian antar waktu (PAW) fraksi PDI Perjuangan. Dokumen itu selanjutnya disita KPK.

“Kami dapatkan dari penggeledahan untuk sementara mendapatkan beberapa dokumen yang penting terkait dengan rangkaian perbuatan dari tersangka, yang nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut,” ujar Ali.

Lebih jauh, Ali menyebut beberapa dokumen disita untuk kemudian dikonfirmasi terkait kebenaran kasus jual beli PAW yang turut menyeret politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. “Penyidik akan membuktikan rangkaian perbuatan oleh tersangka,” tegasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (jawapos.com)

  • Dipublish : 14 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami