KPK Tahan Eks Anggota BPK Rizal Djalil Terkait Kasus SPAM

Gedung Merah Putih KPK (MUHAMAD ALI/JAWA POS)
Gedung Merah Putih KPK (MUHAMAD ALI/JAWA POS)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain Rizal, KPK juga menahan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, kedua tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM) di Kementerian PUPR itu akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Keduanya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Rabu, 25 September 2019.

“Mulai hari ini kami menahan Tersangka RIZ (Rizal Djalil) mantan Anggota BPK RI dan LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo) Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama selama 20 hari ke depan,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (3/12).

Ghufron menuturkan, Rizal akan menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Kavling K4, sementara Leonardo akan ditahan ditahan di Rutan KPK Kavling Pomdam Jaya Guntur.

“Untuk pencegahan penularan Covid-19, kedua tersangka akan menjalani isolasi selama 14 hari di Rutan KPK Cabang C1,” ucap Ghufron.

KPK menduga, Rizal menerima aliran dana sebesar SGD 100 ribu dari Leonardo. Uang tersebut diberikan Leonardo lantaran Rizal membantu perusahaan milik Leonardo untuk mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan anggaran Rp 79,27 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima Rizal disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Leonardo sebagai pihak yang diduga Pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jp)

  • Dipublish : 4 Desember 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami