KPK Tak Segan Tindak Aparat yang Terima Suap dari Djoko Tjandra

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segan akan menindak tegas aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, yang kedapatan menerima suap dari buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Pasalnya, pelarian Djoko Tjandra kerap melibatkan aparat penegak hukum.

“Kalau kehadirannya dan aktivitasnya di Indonesia pada saat beberapa waktu yang lalu misalnya dibackup aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah, jikalau ada indikasi suap atau gratifikasi tentu kami akan melakukan penindakan lebih lanjut, baik kami melakukan langsung atau sipervisi,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/7) malam.

Kendati demikian, pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyebut, KPK belum bisa memberikan kepastian soal adanya pelanggaran dalam pelarian buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu. Sebab aparat penegak hukum, khususnya Polri tengah melakukan penelusuran.

Terlebih, tiga perwira tinggi Polri pun telah dicopot jabatannya akibat diduga memuluskan pelarian Djoko Tjandra. Ketiga perwira tinggi Polri itu yakni, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pasetijo Utomo dicopot dari jabatannya, karena terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.

Selain itu, Polri juga mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara, karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan Djoko Tjandra dari data Interpol sejak 2014 lalu. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia‎ Brigatir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo

“Kami belum bisa memberikan kepastian kami supervisi maupun koordinasi. Karena teman di isntansi lain aparat penegak hukum lain sedang berproses. Kalau di dalamnnya ada inidikasi suap atau gratifikasi sebagaimana Pasal 11 ada wewennag KPK untuk melakukan proses hukum,” tandasnya. (jp)

  • Dipublish : 23 Juli 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami