KPK Tantang Fahri Hamzah

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan usulan RUU inisiatif revisi UU KPK bukan atas permintaan lembaga antirasuah. Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut revisi UU datang dari pimpinan KPK sendiri.

Laode pun menantang Fahri untuk membuktikan pernyataannya tersebut. “Kalau usulan revisi UU KPK dari internal KPK, minta Pak Fahri Hamzah tunjukan saja surat permintaan internal KPK tersebut,” ujar Laode kepada wartawan, Jumat (6/9).

Ia menambahkan, jika Fahri tidak dapat menunjukkan bukti terkait pernyataannya, berarti eks politisi PKS itu telah melakukan pembohongan publik. “Kalau dia tidak bisa menunjukan surat permintaan itu, berarti dia melakukan pembohongan publik, dan memutarbalikan fakta,” tandas Laode.

Ia menyampaikan seharusnya pimpinan DPR seperti Fahri Hamzah dapat berbicara sesuai fakta. “Jangan menyebar narasi kebohongan. Kasian masyarakat,” tuturnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal tersebut. Ia berharap, dengan surat tersebut, Jokowi dapat menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan melalui seleksi capim dan RUU inisiatif revisi UU KPK.

“Sampai saat ini kita masih sering mendengat pernyataan yang tegas dari presiden yang tidak akan melemahkan KPK. Komitmen itulah yang sangat kita harapkan bersama,” kata dia.

Menurut Agus, penyematan kata pelumpuhan terhadap KPK tidak lah berlebihan. Kata dia, serangan-serangan terhadap KPK mungkin tidak akan pernah berhenti sepanjang kekuatan para koruptor masih ada dan tumbuh subur.

Upaya melemahkan, melumpuhkan atau mematikan KPK adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi,” tuturnya.

Sementara itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan pihaknya menginginkan KPK menjadi lebih kuat. Bukan sebaliknya.

“Intinya kita ingin KPK menjadi lebih kuat. KPK menjadi lebih baik, bukan diperlemah. Ini kita melihat apa yg dilakukan sekarang upaya memperlemah bukan memperkuat,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan revisi UU KPK datang juga dari pimpinan KPK. Bahkan, ia menyebut jika pembahasan revisi UU KPK dilakukan atas dasar permintaan dari sejumlah pihak.

Ia pun menegaskan perubahan UU tersebut bukan merupakan kemauan anggota dewan semata. “Permintaan revisi ini sudah datang dari banyak pihak, termasuk dan terutama itu dari pimpinan KPK. Orang-orang KPK sekarang sudah merasa ada masalah di UU KPK ini,” kata Fahri.

(riz/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 7 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami