KPK Telisik Dugaan Keterlibatan Aziz Syamsuddin di Kasus Suap DAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus dugaan suap terkait pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Kasus itu turut menyeret mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pihaknya hingga kini masih memproses kasus yang menjerat Mustafa. KPK akan mempelajari soal dugaan keterlibatan pihak lain, dalam hal ini Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI.

“Saat ini penyidikan perkara atas nama tersangka MUS (Mustafa) masih berjalan. Namun, setiap fakta sidang yang sebelumnya terungkap dalam persidangan MUS dalam perkara sebelumnya akan dicermati dan dipelajari oleh tim,” kata Ali dikonfirmasi, Rabu (11/3).

Terkait adanya laporan masyarakat terhadap politikus Golkar itu, lanjut Ali, setiap laporan dari masyarakat akan ditelaah oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

“Mengenai perkembangan setiap pengaduan masyarakat, KPK mempersilakan pelapor untuk dapat menanyakan langsung ke bagian verifikasi pengaduan masyarakat atau call center 198,” beber Ali.

Terkait adanya dugaan ini, Aziz Syamsudin secara tegas telah membantahnya. Aziz menegaskan, tidak menerima fee dalam pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah yang juga berkaitan dengan kasus korupsi eks Bupati Lamteng, Mustafa. “Tidak benar,” kata Aziz kepada wartawan, Senin (13/1).

Terkait namanya diseret-seret dalam kasus korupsi tersebut, Aziz mengaku tetap menghargai segala proses hukum yang tengah berjalan. “Sebagai warga negara saya menghargai proses yang sedang berjalan, dan terkait dengan diri saya berharap tidak dipolitisasi yang mengarah kepada pembunuhan karakter,” tegas Aziz.

Dalam perkara ini, mantan Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Mustafa telah divonis hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Namun, Mustafa kembali ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. (jp)

  • Dipublish : 12 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami