KPK Tetapkan Bupati Indramayu Tersangka Suap Proyek Jalan

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan didampingi petugas KPK memberikan penjelasan tentang operasi tangkap tangan (OTT) serta menunjukan barang bukti di di Gedung Merah putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). KPK melakukan OTT dengan tersangka Bupati Indramayu, Supendi beserta tujuh orang diantaranya, ajudan, pegawai, rekanan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indramayu serta pejabat Dinas PUPR. Penangkapan mereka terkait dengan tindak pidana suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan barang bukti berupa Sepeda seharga 20 juta rupiah, sejumlah perhiasan dan uang tunai senilai 685 juta rupiah.
Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan didampingi petugas KPK memberikan penjelasan tentang operasi tangkap tangan (OTT) serta menunjukan barang bukti di di Gedung Merah putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). KPK melakukan OTT dengan tersangka Bupati Indramayu, Supendi beserta tujuh orang diantaranya, ajudan, pegawai, rekanan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indramayu serta pejabat Dinas PUPR. Penangkapan mereka terkait dengan tindak pidana suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan barang bukti berupa Sepeda seharga 20 juta rupiah, sejumlah perhiasan dan uang tunai senilai 685 juta rupiah.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, para tersangka adalah Bupati Indramayu Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, dan Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono yang diduga sebagai penerima suap. Suap diberikan oleh pihak swasta bernama Carsa AS.

“Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019,” ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/10).

Basaria menyatakan, pemberian uang yang dilakukan Carsa kepada Supendi dan pejabat di Dinas PUPR diduga merupakan komitmen fee sebesar 5-7 persen dari nilai proyek pembangunan tujuh jalan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sejumlah Rp15 miliar. Dengan perincian, Supendi menerima total Rp200 juta, Omarsyah Rp350 juta dan sepeda, serta Wempy Rp560 juta.

“Uang yang diterima OMR (Omarsyah) dan WT (Wempy Triyono) diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan bupati, pengurusan pengamanan proyek, dan kepentingan sendiri,” kata Basaria.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK di Indramayu dan Cirebon pada Senin (14/10 malam. Dalam kegiatan tersebut, tim berhasil mengamankan delapan orang dan menyita uang senilai Rp685 juta serta sebuah sepeda.

Dalam konstruksi perkara, Supendi diduga sering meminta uang kepada Carsa selaku kontraktor kontraktor pelaksana proyek pekerjaan pada dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Pada Mei 2019, Supendi diduga meminta uang sejumlah Rp100 juta. Sinyal pemberian uang suap dengan menggunakan kode ‘mangga manis’.

Selain itu, Omarsyah, Wempy Triyono, dan Staf Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu Ferry Mulyono juga diduga menerima sejumlah uang dari Carsa. Beberapa pemberian uang tersebut diduga terkait dengan pemberian proyek-proyek dinas PUPR Kabupaten Indramayu kepada Carsa.

“CAS (Carsa AS) tercatat mendapatkan tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai proyek total kurang lebih Rp15 miliar yang berasal dari APBD murni,” kata Basaria.

Tujuh proyek tersebut dikerjakan oleh CV Agung Resik Pratama atau pinjam bendera perusahaan lain di Kabupaten Indramayu. Adapun ketujuh proyek tersebut antara lain pembangunan Jalan Rancajawad, pembangunan Jalan Gadel, pembangunan Jalan Rancasari, pembangunan Jalan Pule, pembangunan Jalan Lemah Ayu, pembangunan Jalan Bondan-Kedungdongkal, dan pembangunan Jalan Sukra Wetan-Cilandak.

Basaria merinci, pemberian uang kepada Supendi dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada Mei 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk tunjangan hari raya (THR). Kedua, pada 14 Oktober 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan gadai sawah.

Sementara, pemberian kepada Omarsyah dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, Rp150 juta pada Juli 2019 yang diberikan dalam dua tahap. Kedua, Rp200 juta pada September 2019 yang juga diberikan dalam dua tahap. Ketiga, sebuah sepeda merek NEO senilai Rp20 juta.

Sedangkan, pemberian terhadap Wempy Triyono dilakukan sebanyak lima kali pada Agustus dan Oktober 2019.

Atas perbuatannya, Supendi, Omarsyah, dan Wempy Triyono sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Carsa AS sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan tersangka ini berangkat dari OTT yang dilakukan Tim Satgas KPK di Indramayu dan Cirebon pada Senin (14/10). Delapan orang diamankan dalam kegiatan tersebut.

Mereka adalah Bupati Indramayu Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, Staff Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Ferry Mulyono, supir bupati Sudirjo, ajudan bupati Haidar Samsayail, pihak swasta Carsa AS, dan Kepala Desa Bongas Kadir.

OTT bermula dari informasi adanya dugaan permintaan uang oleh bupati kepada rekanan terkait beberapa proyek yang dikerjakan oleh rekanan. Carsa AS diduga menghubungi ajudan Supendi dan an menyampaikan bahwa uang akan diberikan melalui supir bupati.

Carsa AS lalu meminta supir bupati untuk bertemu di toko penjual mangga di pasar dan menyampaikan bahwa ia sudah menyiapkan “mangga yang manis” untuk bupati. Carsa juga meminta supir bupati untuk datang dengan motor yang memiliki bagasi di bawah jok untuk menaruh uang.

Sesampainya di lokasi yang dijanjikan, staf Carsa kemudian menaruh uang yang dibungkus kresek hitam ke dalam jok motor supir bupati. Supir bupati kemudian mengantarkan uang ke rumah dinas bupati lewat pintu belakang.

Carsa kemudian menghubungi Supendi dan mengkonfirmasi pemberian uang sebesar Rp100 juta yang disampaikan melalui supirnya. Setelah melakukan pemantauan dan memastikan adanya penyerahan uang dari Carsa kepada Sudirjo sebagai perantara yang menerima uang untuk bupati, tim kemudian mengamankan beberapa orang di tempat berbeda.

Pukul 22.40 WIB, tim bergerak ke rumah Haidar Samsayail dan mengamankan yang bersangkutan. Tim kemudian bergerak ke desa Bongas, di mana sedang diadakan pertunjukan wayang di depan rumah bupati dan mengamankan Sudirjo di depan rumah bupati pukul 23.12 WIB.

Selanjutnya, tim mengamankan Supendi di rumahnya di desa Bongas pukul 23.32 WIB. Tidak lama berselang, tim bergerak menuju rumah Carsa dan mengamankan yang bersangkutan pukul 23.44 WIB.

Selasa dini hari, tim meminta Kadir untuk datang ke rumah bupati. Kadir kemudian datang ke rumah bupati pukul 01.40 WIB dan membawa serta uang sebesar Rp50 juta yang rencananya diperuntukkan untuk membayar dalang pada pagelaran wayang kulit di Bongas.

KPK mengamankan uang Rp100 juta dari Supendi, Rp50 juta yang berasal dari Kadir, dan Rp50 juta lain yang direncanakan akan digunakan untuk membayar gadai sawah.

Pukul 02.25 WIB tim mengamankan Ferry Mulyono di rumahnya dan mengamankan uang yang diduga terkait perkara sebesar Rp40 juta. Tim kemudian bergerak ke kota Cirebon untuk mengamankan Omarsyah di rumahnya pukul 06.30 WIB.

Terakhir, tim mengamankan Wempy Triyono pukul 07.16 WIB di Cirebon dan mengamankan uang sebesar Rp545 juta.

Kedelapan orang yang diamankan tersebut kemudian dibawa ke Gedung Merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan awal. Total uang yang diamankan sebesar Rp685 juta.

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Indramayu itu melaporkan harta kekayaan teranyar miliknya pada 30 Maret 2019 lalu. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, Supendi tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp8,5 miliar.

Adapun, harta yang dimiliki Supendi terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Harta tidak bergerak milik Supendi berupa 15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Indramayu dan Bandung. Total tanah dan bangunan milik Supendi senilai Rp8.465.000.000.

Untuk harta bergerak, Supendi memiliki tiga jenis mobil, yakni Mitsubishi Pajero Sport dan dua Mitsubishi Dump Truck dengan nilai Rp1,1 miliar. Harta bergerak lainnya milik Supendi tercatat senilai Rp682.000.000. Supendi juga tercatat memiliki kas atau setara kas lainnya senilai Rp164.775.190.

Namun Supendi juga tercatat memiliki utang senilai Rp1.868.101.595. Jadi total harta kekayaan yang dimiliki Supendi berdasarkan LHKPN yakni Rp8.543.673.595. (fin)

  • Dipublish : 16 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami