KPK Tetapkan Eks Kakanwil BPN Jawa Timur Jadi Tersangka

Laode M Syarif (Komisioner KPK). Foto: Faisal R Syam
Laode M Syarif (Komisioner KPK). Foto: Faisal R Syam
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pendaftaran tanah. Perkara ini telah ditingkatkan ke penyidikan sejak 4 Oktober 2019 lalu.

Mereka adalah mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat sekaligus eks Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Gusmin Tuarita dan eks Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo.

“Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan penerimaan gratifiaksi oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/11).

Laode menjelaskan, Gusmin Tuarita merupakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat yang menjabat sejak Juli 2012 hingga 2016. Lalu, ia menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sejak Agustus 2016.

Sebagai Kakanwil BPN, Gusmin memiliki kewenangan dalam pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Antara lain, hak guna usaha (HGU) atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 juta meter persegi, hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan, dan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan ini ditandatangani atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Gusmin selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimatan Barat dibantu oleh Siswidodo selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta pada 2016 selaku Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan.

Sebelum memberikan izin HGU, terdapat proses pemeriksaan tanah oleh panitia yang dibentuk oleh tersangka GTU selaku Kakanwil BPN. Susunan Panitia antara lain adalah Gusmin sebagai ketua merangkap anggota panitia dan Siswidodo sebagai anggota.

“Atas dasar pertimbangan dari Panitia B, Kakanwil BPN akan menerbitkan surat keputusan pemberian HGU dan surat rekomendasi pemberian HGU kepada kantor pusat BPN RI,” ujar Laode.

Pada kurun 2013-2018, tersangka Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui Siswidodo. Dalam proses tersebut, Siswidodo kemudian diduga memberikan uang secara tunai kepada Gusmin di kantor ataupun di rumah dinas.

Atas penerimaan uang tersebut, Gusmin telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp22,23 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, dan rekening milik anak-anaknya.

“Selain itu, uang tunai yang diterima oleh Siswidodo dari pihak pemohon hak atas tanah dikumpulkan ke bawahannya yang kemudian digunakan sebagai uang operasional tidak resmi,” kata Laode.

Sebagian dari uang itu digunakan untuk membayarkan honor tanpa kwitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lain. Siswidodo juga memiliki rekening yang menampung uang dari pemohon hak atas tanah tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadinya.

“Tersangka GTU (Gusmin) dan SWD (Siswidodo) tidak pernah melaporkan penerimaan uang-uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal uang-uang tersebut diterima,” sambung Laode.

Sejak penyidikan ini dimulai, kata Laode, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi yang terdiri dari unsur swasta dan pegawai negeri. Di antaranya, PNS di BPN Kantor Wilayah Kalbar dan Kantor Pertanahan Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan di daerah lain di Kalbar, dan sejumlah Direksi, Kepala Divisi Keuangan dan pegawai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Sawit di Kalbar.

“Selain itu, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SWD (Siswidodo) pada hari Kamis 28 November 2019. Sedangkan tersangka GTU (Gusmin) dijadwalkan pada 25 November 2019 namun tidak datang. Para tersangka akan kami panggil kembali sesuai kebutuhan penyidikan,” tutur Laode.

Atas dugaan tersebut, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 30 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami