KPK Tetapkan Pejabat Kementerian PUPR Tersangka Suap Proyek Jalan Kaltim

Foto : Iwan Tri wahyudi/ Fajar INDONESIA NETWORK : Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menunjukan barang bukti terkait Operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan timur di Gedung KPK Kuningan Jakarta, Rabu malam (16/10/2019).
Foto : Iwan Tri wahyudi/ Fajar INDONESIA NETWORK : Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menunjukan barang bukti terkait Operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan timur di Gedung KPK Kuningan Jakarta, Rabu malam (16/10/2019).
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakarta terkait dugaan suap pengadaan proyek jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2018-2019.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, ketiga tersangka antara lain Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Refly Tuddy Tangkere, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Andi Tejo Sukmono. Keduanya diduga sebagai penerima suap dalam perkara ini.

Sedangkan seorang tersangka lainnya sekaligus diduga sebagai pemberi suap yakni Direktur PT Harlis Tata Tahta (HTT) Hartoyo.

“Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, sebelum 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2019,” ujar Agus dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10).

Refly dan Andi diduga menerima suap senilai total Rp5,35 miliar dari Hartoyo. Uang tersebut diduga berasal dari komitmen fee sebesar 6,5 persen atas proyek preservasi dan ekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019 yang dikerjakan PT HTT. Nilai kontraknya adalah sebesar Rp155,5 miliar.

Dalam konstruksi perkara, mulanya Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XII Balikapapan mengadakan pekerjaan preservasi dan rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019. Nilai kontraknya adalah sebesar Rp155,5 miliar.

PT HTT milik Hartoyo adalah pemenang lelang untuk proyek tahun jamak tersebut. Dalam proses pengadaan proyek, Hartoyo diduga memiliki kesepakatan untuk memberikan komitmen fee kepada Refly selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan dan Andi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan. Adapun commitment fee yang diduga disepakati adalah sebesar total 6,5% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.

Komitmen fee tersebut diduga diterima Refly dan Andi melalui setoran uang setiap bulan dari Hartoyo baik secara tunai maupun transfer.

Refly diduga menerima uang tunai dari HTY sebanyak delapan kali dengan besaran masing-masing pemberian uang sekitar Rp200-300 juta dengan jumlah total sekitar Rp2,1 miliar terkait dengan pembagian proyek-proyek yang diterima oleh Hartoyo.

Andi diduga menerima setoran uang dari Hartoyo dalam bentuk transfer setiap bulan melalui rekening atas nama BSA. Rekening tersebut diduga sengaja dibuat untuk digunakan Andi menerima setoran uang dari Hartoyo.

Andi juga menguasai buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut serta mendaftarkan nomor teleponnya sebagai akun sms banking.

Rekening tersebut dibuka pada 3 Agustus 2019 dan menerima transfer dana pertama kali dari Hartoyo pada 28 Agustus 2019, yaitu sebelum PT HTT diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pada 14 September 2019 dan menandatangani kontrak pada 26 September 2019.

Rekening tersebut menerima transfer uang dari Hartoyo dengan nilai total Rp1,59 miliar dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp630 juta. Selain itu, Andi juga beberapa kali menerima pemberian uang tunai dari Hartoyo sebesar total Rp3,25 miliar.

“Uang yang diterima oleh Andi dari Hartoyo tersebut salah satunya merupakan sebagai pemberian “gaji” sebagai PPK proyek pekerjaan yang dimenangkan oleh PT HTT,” kata Agus.

“Gaji” tersebut diberikan kepada Andi sebesar Rp250 juta setiap kali ada pencairan uang pembayaran proyek kepada PT HTT. Setiap pengeluaran PT HTT untuk gaji PPK tersebut dicatatkan oleh Staf keuangan PT HTT Roslani dalam laporan perusahaan.

Atas perbuatannya, Refly dan Andis sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Hartoyo sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penetapan tersangka merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas KPK di Samarinda, Kaltim dan Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Tim KPK berhasil mengamankan tujuh orang di Samarinda dan seorang di Jakarta serta menyita buku tabungan dan kartu ATM.

“KPK sangat menyesalkan terus terjadinya korupsi di sektor infrastruktur yang seharusnya dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Dengan adanya praktik permufakatan jahat untuk proyek pembangunan jalan seperti ini, artinya hak rakyat dirampas oleh para pelaku,” ucap Agus.

Kedelapan orang yang diamankan antara lain Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Refly Tuddy Tangkere, PPK di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Andi Tejo Sukmono, Direktur PT HTS Hartoyo.

Selain itu, Komisaris PT HTT Lis Isyana, Pimpinan Cabang Provinsi Kaltim PT Budi Bakti Prima Setia Budi Utomo, Bendahara Lapangan PT Budi Bakti Prima Budi Santoso, Staf Keuangan PT HTT Roslani, dan seorang pihak swasta bernama Aprilia Rahmadani.

Mulanya, KPK mendapat informasi terkait adanya transaksi penerimaan uang melalui mobile banking. Tim langsung bergerak ke tempat Andi dan mengamankan yang bersangkutan di kantor BPJN XII di Samarinda pukul 13.30 WITA. Tim kemudian membawa Andi ke rumahnya untuk mengamankan barang bukti berupa kartu ATM beserta buku tabungan.

Secara paralel, tim lain menangkap Hartoyo di kantornya di Bontang pukul 13.30 WITA bersama Roslani dan Aprilia Rahmadani. Tidak lama setelah itu, pukul 14.30 WITA tim juga mengamankan Lis Isyana dan Budi Santoso di kantornya.

Bersamaan dengan itu, tim lain mengamankan Setia Budi Utomo di kantornya di Jalan Teuku Umar, Samarinda.

KPK mendapatkan informasi bahwa Refly sedang berada di Jakarta dan langsung menghubungi tim yang ada di sana untuk mengamankannya sekitar pukul 19.00 WIB di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan.

Tujuh orang yang diamankan di Samarinda dan Bontang tersebut kemudian dibawa ke Markas Polda Kalimantan Timur untuk dilakukan pemeriksaan awal. Esok paginya, tim membawa ketujuh orang tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (fin)

  • Dipublish : 17 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami