KPK Tetapkan Sunjaya Purwadisastra Tersangka TPPU

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga telah melakukan pencucian uang terhadap dana haram yang diterimanya senilai total Rp51 miliar.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya menduga Sunjaya telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, atau membawa ke luar negeri.

Atau, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Kekayaan. KPK juga menemukan sejumlah bukti dugaan penerimaan lain oleh Sunjaya.

“KPK meningkatkan status perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ke penyidikan dan menetapkan SUN (Sunjaya Purwadisastra) Bupati Cirebon periode 2014-2019 sebagai tersangka,” ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (4/10).

Laode menjelaskan, penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 24 Oktober 2018. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar. KPK pun menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto.

“Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Bandung,” terang Laode.
Dalam konstrusi perkara, sejak menjabat sebagai Bupati Cirebon selama kurun 2014-2018, Sunjaya diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya senilai Rp41,1 miliar. Gratifikasi itu juga diyakini berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Adapun rincian gratifikasi tersebut antara lain terkait pengadaan barang atau jasa dari pengusaha sekitar Rp31,5 miliar, berhubungan dengan mutasi Jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon dari ASN sekitar Rp3,09 miliar, setoran dari Kepala SKPD atai OPD sekitar Rp5,9 miliar, serta terkait perizinan galian dari pihak yang mengajukan izin sebesar Rp500 juta.

“Tersangka SUN (Sunjaya) selaku Bupati Cirebon juga tidak melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana diatur Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001,” kata Laode.

Selain itu, Sunjaya juga diduga menerima hadiah atau janji terkait dua perizinan. Di antaranya perizinan PLTU 2 di Cirebon senilai Rp6,04 miliar dan perizinan properti yang juga berlokasi di Cirebon sejumlah Rp4 miliar.

“Sehingga, total penerimaan tersangka SUN dalam perkara ini adalah sebesar sekitar Rp51 miliar,” papar Laode.

Terkait sejumlah penerimaan tersebut, Sunjaya pun diduga melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau menitipkan uang hasil gratifikasi.

Dengan rincian, mentransfer penerimaan gratifikasi di rekening atas nama pihak lain namun digunakan untuk kepentingan Sunjaya, memerintahkan bawahannya melakukan pembelian tanah di Kecamatan Talun Cirebon sejak 2016-2018 senilai Rp9 miliar dengan mekanisme kepemilikan atas nama pihak lain.

Serta turut memerintahkan bawahannya untuk membeli tujuh kendaraan bermotor yang diatasnamakan pihak lain berupa Honda H-RV, Honda B-RV, Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Yaris, Mitsubishi Pajero Sport Dakar, dan Mitsubishi GS41.

“Perbuatan-perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan,” tutur Laode.

Laode menyatakan, KPK juga telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Kedua orang tersebut adalah General Manager Hyundai Engineering Construction Herry Jung dan Camat Beber Cirebon Rita Susana.

“Pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan sejak 26 April 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019,” ucap Laode.

Sejak 13 September 2019, kata Laode, KPK telah memeriksa sedikitnya 146 orang di tingkat penyidikan yang berlokasi di KPK dan Mapolres Cirebon. Mereka berasal dari unsur seorang anggota DPR; 24 anggota DPRD Kabupaten Cirebon; delapan camat; serta 113 pejabat, PNS Pemkab Cirebon, PPAT, dan swasta.

Atas dugaan tersebut, Sunjaya Purwadisastra disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (fin)

  • Dipublish : 5 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami