KPK Ultimatum Eks Sekretaris MA Nurhadi untuk Menyerahkan Diri

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi untuk menyerahkan diri. Tersangka mafia kasus di MA itu diminta untuk kooperatif sebelum dilakukan upaya paksa.

“Mudah-mudahan dengan kami sampaikan ini para tersangka tetap kooperatif, bisa untuk menyerahkan diri atau bisa datang ke Gedung KPK sebelum nanti kami dari penyidik akan melakukan tindakan tersebut karena secara administratif (Jemput paksa) sudah kami siapkan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi awak media, Selasa (4/2).

Ali mengatakan, penjemputan paksa terhadap Nurhadi dimungkinkan karena Nurhadi sudah empat kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Ke depannya KPK tak akan lagi mengirim surat panggilan ke Nurhadi, namun akan langsung ditindak.

“Tidak bisa kami sampaikan kapan waktunya ya karena tentu ini bagian dari penanganan perkara,” tegas Ali.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016. Ketiganya ialah eks Sekretaris MA Nurhadi, menantu Nurhadi, Rezky Herbiyanto, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Mafia kasus ini terdiri dari dua perkara, yakni suap dan gratifikasi. Dalam perkara suap, Nurhadi diduga menerima suap Rp 33,1 miliar dari Hiendra melalui menantunya Rezky.

Suap itu diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi melalui Rezky juga diduga menerima janji 9 lembar cek dari Hiendra terkait perkara Peninjauan Kembali (PK) di MA.

Sementara dalam kasus gratifikasi, Nurhadi diduga menerima Rp12,9 miliar selama kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Uang itu untuk pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA serta Permohonan Perwalian.

Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (jp)

  • Dipublish : 4 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami