Krisis Garam Industri, 100 Karyawan di PHK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Saat ini stok garam industri sebanyak 77 ribu ton. Angka ini akan habis pada September mendatang. Kondisi itu membuat sejumlah pengusaha garam industri kebingungan. Bila hal ini dibiarkan, maka jumlah pengangguran akan semakin bertambah.

Pengusaha garam yang tergabung dalam Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) mengatakan, bahwa sampai saat ini kurang lebih perusahaan supploier garam telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 180 karyawan.

“PT Cheetam sudah merumahkan 180 orang karyawan karena sudah habis bahan baku. Mereka adalah supplier aneka pangan yang besar-besar seperti Indofood, Unilever, termasuk Ajinomoto, wingsfood, termasuk juga industri yang lain,” kata Sektretaris AIPGI, Cucu Sutara di Jakarta, kemarin (21/8).

“Mereka seperti Ajinomoto, Unilever, Indofood, Wingsfood sudah ketar-ketir nggak ada bahan baku. Kalau sekarang tidak ada supply bahan baku ya otomatis, dia akan berhenti produksi,” imbuh Cucu.

Oleh karena itu, agar roda perusahaan tetap jalan dan pengangguran tidak semakin bertambah, pihaknya mendesak pemerintah untuk menghabiskan sisa kuota impor industri sebanyak 1,1 juta dari total kuota 2,7 juta ton hingga akhir tahun 2019. “Impor garam industri baru 1.543 juta ton, masih ada sisa 1,1 juta ton,” ucap dia.

Dia menuturkan, kebutuhan garam untuk industri di Indonesia per tahunnya sekitar 2,7 juta ton. Sementara untuk industri aneka pangan sendiri kebutuhannya sekitar 567.000 ton per tahun.

“Penggunaan garam industri aneka pangan ini setiap bulan sangat stabil. Malahan bisa kekurangan kalau ada situasi signifikan seperti Lebaran, Tahun Baru, itu pasti ada peningkatan di produk dalam negeri khususnya aneka pangan,” ujar dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan persoalan garam tidak akan pernah selesai bila data garam masih amburadul, tidak singkron di antara kementerian.

“Persoalan ini sekali lagi menegaskan kebutuhan akan ketersediaan data yang benar-benar bisa dijadikan rujukan kebijakan. Perbedaan data antar lembaga memang wajar tapi harus ada yang dijadikan rujukan bersama dalam pengambilan kebijakan,” ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (21/8).

Di sisi lain, lanjut dia, produksi garam dalam negeri memang tidak bisa memenuhi kebutuhan industri baik dari sisi volume maupun dari sisi kualitas.

“ketidakmampuan produksi dalam negeri dan tidak tersedianya data yang bisa jadi rujukan bersama ini lah yg membuat permasalahan garam menjadi complicated,” kat dia.

Menurut Pieter, persoalan garam seperti makan buah simalalaka, serba salah. “Melarang impor bisa menyebabkan terganggunya industri. Memperbolehkan impor bisa menyakiti petani garam,” tukas dia.

Data dari Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP), produksi garam rakyat hingga 13 Agustus mencapai sebesar 197.462,85 ton. Pihaknya optimis hingga akhir tahun nanti produksi garam bisa mencapai 2,3 juta ton.

(din/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 22 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami