KSPI Mendesak Pemerintah Hitung Upah Pakai KHL

FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Tetap pada pendirian semula, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terus memperjuangkan agar pemerintah mau menghitung besaran upah pekerja dengan cara Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah.

Karenanya, KSPI mendesak pemerintah segera merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab hal itu demi menekan gap atau rentang besaran upah antar daerah tidak semakin melebar.

“Jadi revisi PP Nomor 78 dan gunakan kenaikan upah minimum hanya menggunakan KHL,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal di Jakarta, kemarin (25/11).

Menurut Said Iqbal, apabila pemerintah menghitung upah dengan hasil survei KHL di masing-masing daerah baik kabupaten maupun kota, maka bisa menekan gap nominal gaji yang selama ini sudah terjadi.

Memang, lanjut Said Iqbal, menghitung dengan cara KHL masih terjahdi gap. Namun tidak tidak terlalu melebar dibandingkan dengan PP 78/2015.

“Kalau pakai PP maka gap akan makin melebar tapi kalau pakai KHL akan tetap ada gap tapi akan makin mengecil,” jelas Said Iqbal.

Said menjelaskan, perhitungan kenaikan upah berdasarkan KHL juga bisa diimbangi dengan pembuatan zonasi industri. Di mana perhitungan KHL bagi industri labour intensive alias padat karya berbeda dengan industri capital intensive atau pada modal.

“Dengan demikian perusahaan tetap punya daya saing dan buruh tetap terjamin upah, dan kesejahteraannya,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan sepakat dengan formulasi kenaikan pada PP 78/2015. Untuk tahun 2019, ditetapkan kenaikan sebesar 8,03 persen. Kenaikan tersebut juga ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam menetapkan gaji.

Hanya saja dengan penyesuaian upah yang sudah berlaku, besaran di masing-masing daerah tidak sama. Seperti daerah Karawang, Jawa Barat menjadi yang paling tinggi menjadi Rp4,2 juta per bulan dan Kota Banjar menjadi yang terkecil dengan Rp 1,6 juta per bulan.

“Kalau itu kenaikannya selalu sama, kan makin lama makin tinggi, akibatnya shifting udah mulai terjadi ke daerah-daerah Jawa Tengah yang lebih murah,” ujarnya.

Nah, Rosan mengusulkan pemerintah bisa menahan kenaikan di wilayah yang upahnya sudah tinggi. “Jadi, mungkin yang sudah Rp 4 juta, mungkin kenaikannya 5 persen, mungkin yang masih Rp 1,6 juta mungkin boleh naik 8,5 persent,” katanya.

Direktur Riset dari Center for Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai gap besaran upah antar daerah sudah terjadi. Apabila merevisi PP 75/2015 juga tidak bisa langsung mengurangi terjadinya gap upah.

“Jadi, diharapkan kedua pihak juga bisa saling memahami kondisi masing-masing agar tercapai kesepakatan yang optimal untuk perekonomian nasional,” tukas Piter.

(fin)

  • Dipublish : 26 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami