Lampu Motor Jokowi Tidak Menyala, Mahasiswa UKI Gugat UU Lalu Lintas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkendara dengan motor custom lokal Desember 2018 lalu. (biro pers setneg)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkendara dengan motor custom lokal Desember 2018 lalu. (biro pers setneg)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Aktivitas presiden saat mengendarai sepeda motor menjadi alasan dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia menguji materi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Mereka memasukkan gugatan pada 7 Januari lalu. Harapannya, ada kesetaraan dengan sesama pengguna sepeda motor.

Dua penggugat itu adalah Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan. Mereka menggugat pasal 107 ayat (2) dan 293 ayat (2) UU LLAJ. Dua pasal tersebut mengatur kewajiban pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu motornya pada siang hari. Pasal 107 ayat (2) mengatur kewajibannya, sedangkan pasal 293 ayat (2) mengatur sanksinya.

Batu ujinya adalah pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal itu mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keduanya merasa tidak diperlakukan setara di hadapan hukum dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Eliadi mengungkapkan, dirinya ditilang polisi saat melintas di jalan pukul 09.00. ”Menurut kebiasaan masyarakat Indonesia, waktu tersebut masih dikategorikan sebagai pagi,” terangnya dalam gugatan itu. Padahal, UU mengatur bahwa lampu motor dinyalakan siang hari.

Namun, dalam kasus yang sama tapi dengan orang yang berbeda, tilang tidak dikenakan. Orang berbeda yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Eliadi menjelaskan, pada 4 November 2018, sekitar pukul 06.20, Jokowi mengemudikan sepeda motor di Tangerang. Saat itu lampu utama motor yang dikemudikan presiden tidak menyala. Namun, dia tidak ditilang. ”Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law) di pasal 27 UUD 1945,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Eliadi dan Ruben menuntut dua pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa ”pada siang hari”. Atau setidaknya dinyatakan konstitusional secara bersyarat. ”Yaitu konstitusional sepanjang frasa ’pada siang hari’ diubah menjadi ’sepanjang hari’,” ucapnya. (jp)

  • Dipublish : 11 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami