Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, THM Barcode di Makassar Ditutup

Petugas menutup dan menyegel THM Barcode di Makassar karena telah berkali-kali melanggar protokol kesehatan.  (Darwin Fatir/Antara)
Petugas menutup dan menyegel THM Barcode di Makassar karena telah berkali-kali melanggar protokol kesehatan. (Darwin Fatir/Antara)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jaringanmedia.co.id –Tim Satgas Penguraian Kerumunan Covid-19 Makassar, Sulawesi Selatan, menutup dan menyegel Tempat Hiburan Malam (THM) Barcode, di Jalan Amangappa. Sebab, THM tersebut sudah beberapa kali melanggar protokol kesehatan sesuai Surat Edaran PPKM dan Peraturan Wali Kota Makassar.

”Sesuai dengan aturan, dengan ini dilakukan penutupan dan penyegelan Barcode. Ditetapkan tersangka pemilik usaha atas nama Nilmar Umar,” ucap Kepala seksi penegakan Perda, Penyidik PNS dari Satpol PP Makassar Muh Muflih seperti dilansir dari Antara saat penyegelan THM tersebut, Kamis (4/11).

Dia menjelaskan, penutupan dan penyegelan THM Barcode itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan kecuali memenuhi persyaratan dan menjalani sanksi yang sudah ditentukan Pemerintah Kota Makassar.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Makassar Muh Iqbal Asnan mengungkapkan, THM Barcode sudah tiga kali kedapatan melanggar aturan Protokol Kesehatan PPKM Covid-19. Sehingga diambil langkah tegas yakni penutupan sekaligus penyegelan usaha itu sebagai efek jera.

”Berkali kali melanggar. Mulai jam operasi melebihi batas dan pengunjung tidak dibatasi, makanya kami segel dan tutup sementara. Izinnya juga sudah kedaluwarsa. Penyegelan ini pelajaran bagi usaha sejenisnya untuk lebih patuh terhadap protokol kesehatan,” ucap Muh Iqbal Asnan.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Makassar Zulkifli Nanda mengungkapkan, izin usaha THM Barcode diketahui sudah kedaluwarsa, setelah dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan Makassar.

”Hasil rapat koordinasi memang masa izinnya sudah habis dan layak ditutup. Kalau mau beraktivitas kembali mesti urus izin baru. Secara aturan tidak dapat bolehkan menjalan aktivitas usahanya,” terang Zulkifli Nanda.

”Untuk proses pencabutan izin, tidak dilakukan karena izin usahanya sudah berakhir. Sehingga langkah penutupan dan penyegelan dilaksanakan Satpol PP sudah tepat,” tambah dia. (jpc/jm)

  • Dipublish : 5 November 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami