Langgar Protokol Kesehatan, Peserta Pilkada Bisa Disanksi

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

MAKASSAR– Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan jajaran penyelenggara, peserta pilkada dan tim suksesnya, hingga masyarakat umum mamatuhi standar protokol kesehatan di setiap tahapan. Jika tidak, ada sanksi yang akan menanti.

Kepastian sanksi itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) 6 tahun 2020 tentang Pilkada di masa pandemi yang baru saja disahkan, Selasa malam, 7 Juli. PKPU itu mengatur berbagai protokol kesehatan yang harus dipenuhi di tahapan-tahapan yang banyak interaksi.

Standar protokol untuk masing-masing tahapan sangat beragam. Kegiatan di luar ruang, di dalam ruang, kegiatan kampanye, pemungutan suara dan sebagainya memiliki detail protokol yang berbeda. Secara umum, semua tahapan wajib menggunakan masker dan jaga jarak aman.

Aturan mengenai sanksi sendiri diatur dalam pasal 11 ayat 3 PKPU 6/2020. Di situ di sebutkan, pihak penyelenggara akan memberikan teguran jika ada para pihak yang tidak memenuhi standar. Tetapi, jika tetap diabaikan, sanksi baru dijatuhkan.

“Apa sanksinya silahkan dikonfirmasi ke Bawaslu,” kata Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Jawa Pos, Rabu, 8 Juli.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah mensosialisasikan isi PKPU 6/2020 ke jajaran penyelenggara di daerah, parpol hingga masyarakat.

Dengan sosialisasi yang masif, diharapkan penyelenggara, peserta maupun masyarakat bisa memahami apa-apa saja ketentuan yang diatur. “Tentu harus disampaikan kembali agar pelaksaan tahapan sesuai dengan PKPU terbaru,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, sanksi pelanggaran protokol akan dibuat berbeda. Jika yang melanggar penyelenggara, maka sanksi yang dikanakan berupa pelanggaran etik ataupun pelanggaran administrasi.

Adapun jika yang melanggar peserta, tim sukses maupun masyarakat umum, maka sanksi yang dikenakan adalah larangan mengikuti tahapaan. “Jadi tidak diikutkan dalam tahapan yang berlangsung,” ujarnya.

Saat kegiatan kampanye misalnya, jika protokol kesehatan tidak digunakan, maka yang bersangkutan di larang masuk ke area. Pihaknya saat ini tengah mematangkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang pengawasan di masa pandemi.

Rencananya, draf akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM senin pekan depan. “Draf sudah siap. Tapi dengan terbitnya PKPU yang baru ini, kita cermati lagi,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan, KPU telah mengeluarkan aturan ketat pelaksanaan pilkada di tengah wabah. Mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga tahapan lain. “Saat pendaftaran, tak boleh bawa banyak pendukung. Hanya paslon dan dua orang pendamping saja,” bebernya.

Begitupun saat kampanye. Diupayakan kampanye dengan memaksimalkan media virtual. Pun ada pertemuan, kata dia, ada batas maksimal jumlah orangnya. Jika aturan tersebut dilanggar, Tito mengaku, hal itu bisa menjadi objek sengketa di MK.

Ditambahkannya, segala aktivitas hingga kegiatan dan hajatan besar sudah harus mengikuti aturan baru yang diterapkan. Menurutnya gambaran yang ada sekarang, sama saat maraknya aktivitas teroris yang menyerang area keramaian.

“Awalnya bermula di bom Bali. Kemudian 22 Oktober 2002 ada teror bom di Mall Ratu Indah Makassar, saat itu saya masuk dalam tim saat penanganan kasusnya. Setelah peristiwa itu, semua mal-mal memerika ketat pengunjung hingga penggunaan metal detektor. Hal yang baru kala itu, tetapi dianggap biasa di masa sekarang,” tambahnya. (ful-jpg/abg/fajar)

  • Dipublish : 9 Juli 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami