Larangan Ekspor Mineral Mentah

Ilustrasi ekspor Indonesia melemah.
Ilustrasi ekspor Indonesia melemah.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Hilirisasi industri dapat meningkatkan nilai tambah dari bahan baku di dalam negeri. Oleh karena itu, perlu didukung implementasi kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Kebijakan itu yang memang ditunggu oleh Kemenperin.

”Sebab, dengan larangan itu bisa memacu kinerja di sektor industri hulu, sekaligus juga diharapkan dapat mengundang investasi sektor tersebut masuk ke Indonesia,” kata Agus di Jakarta, Minggu (2/2).

Menperin menyebutkan, Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang dapat diolah sebagai bahan baku industri. Selain mineral, komoditas lainnya yang cukup potensial adalah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Memang CPO merupakan komoditas yang sedang dioptimalkan menjadi kebutuhan domestik, karena kita sedang membangun program B30 dan dalam dua tahun ke depan akan dikembangkan menjadi B100,”paparnya.

Oleh karena itu, pemerintah optimistis terhadap hilirisasi industri yang dinilai dapat menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas. Dalam hal ini, industri pengolahan di dalam negeri perlu dipacu pertumbuhan dan pengembangannya karena berperan penting meningkatkan nilai tambah sumber daya alam untuk dibuat sebagai barang setengah jadi hingga produk jadi.

“Makanya, kita harus fokus pada hilirisasi industri, yang tentunya akan membawa lompatan kemajuan bagi ekonomi kita. Selama ini, hilirisasi industri telah memberikan multiplier effect yang luas, baik itu penerimaan negara melalui ekspornya maupun penyerapan tenaga kerja yang bertambah,” ungkapnya.

Namun demikian, menurut Agus, hilirisasi perlu ditopang dengan penggunaan teknologi baru, termasuk penerapan era industri 4.0 untuk menggenjot produktivitasnya secara lebih efisien. “Saya senang dan bangga. Kita semua punya pandangan sama mengenai pentingnya inovasi. Pandangan hilirisasi harus didorong di Indonesia. Ini menjadi program utama,” tuturnya.

Lebih lanjut, dengan tekad tersebut, sejumlah industri besar skala global ada yang berminat masuk dan membuka kegiatan produksi serta risetnya di Indonesia. “Sejalan hal itu, pemerintah sedang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kegiatan litbang untuk inovasi. Itu menjadi keunggulan komparatif Indonesia dibanding negara lain,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, hilirisasi industri telah berjalan di berbagai sektor, antara lain pertambangan dan perkebunan. Contohnya di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel.

Sebagai gambaran, harga nickel ore kalau dijual hanya sekitar USD40-60, sedangkan ketika sudah menjadi stainless steel harganya bisa di atas USD2000. Sementara itu, melalui Kawasan Industri Morowali, sudah mampu menembus nilai ekspornya sebesar USD4 miliar, baik itu pengapalan produk hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerika Serikat dan Cina.

Kontribusi Kawasan Industri Morowali, juga diperlihatkan dari capaian investasi yang terus menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebesar USD3,4 miliar menjadi USD5 miliar sepanjang tahun 2018. Jumlah penyerapan tenaga kerjanya pun terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang.

Lompatan kemajuan lainnya pada penerapan hilirisasi industri, yakni ekspor dari olahan sawit yang didominasi produk hilir cenderung meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Kontribusinya terhadap perolehan devisa cukup signifikan. Pada tahun 2018, rasio volume ekspor bahan baku dan produk hilir sebesar 19 persen banding 81 persen.

Apalagi, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit mentah (CPKO) dengan produksi pada 2018 sebesar 47 juta ton. Laju pertumbuhan produksi minyak sawit pun diperkirakan meningkat signifikan. Sementara itu, ekspor minyak sawit dan produk turunannya telah menyumbang devisa negara hingga USD22 miliar per tahun.

Harga referensi produk CPO untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Desember 2019 adalah USD 650,18/MT. Harga referensi tersebut meningkat USD 79,05 atau 13,84 persen dari periode November 2019 yang sebesar USD 571,13/MT. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor XX Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah USD 750/MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/MT untuk periode Desember 2019,” kata Indrasari Wisnu Wardhana Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).

BK CPO untuk Desember 2019 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode November 2019 sebesar USD 0/MT.

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Desember 2019 sebesar USD 2.527,64/MT naik 1,10 persen atau USD 27,48 dari bulan sebelumnya yaitu sebesar USD 2.500,16/MT. Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada Desember 2019 menjadi USD 2.240/MT, naik 1,2 persen atau USD 27 dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD 2.213/MT. Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan menguatnya harga internasional. Penurunan ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017.

Sedangkan untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017. (dim/fin/ful)

  • Dipublish : 3 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami