Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada Terganjal Regulasi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan mantan koruptor di Peraturan KPU (PKPU) mendapat penolakan. Alasannya, aturan tersebut tak berdasar dan tidak ada dalam Undang-Undang Pilkada. Padahal, bisa saja dikabulkan asalkan ada kesepakatan semua pihak.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka, segala persoalan harus didudukkan pada pijakan norma hukum. Dia mengingatkan KPU adalah pelaksana UU bukan penafsir atau pembuat UU. Sehingga sebaiknya lakukan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi).

Dia meminta KPU hati-hati dalam menyusun PKPU terkait Pilkada. Hal itu terkait polemik larangan narapidana kasus tindak pidana korupsi ikut dalam kontestasi Pilkada. Putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015 membolehkan mantan napi maju pilkada dengan syarat mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan napi. “Lalu MA membatalkan salah satu pasal di PKPU 20 tahun 2018 yang melarang mantan napi maju sebagai caleg,” ujar di Jakarta, Rabu (13/11).

Dia mengatakan, F-PPP memahami niat baik KPU melarang mantan napi koruptor maju Pilkada. Karena hal ini juga menjadi keinginan bersama termasuk partai politik. “Tetapi, KPU harus berhati-hati menyusun norma dalam PKPU. Tujuannya agar tidak menabrak ketentuan UU,” imbuh Baidowi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menilai rancangan PKPU tersebut tak sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di UU Pilkada jelas tidak ada larangan mantan koruptor maju.

UU Pilkada menyebut mantan napi korupsi boleh maju. Namun harus mengumumkan diri di media massa sebagai eks narapidana. Ketentuan itu berbunyi: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

“Rancangan PKPU mengusulkan penambahan syarat persyaratan. Yaitu bukan mantan napi koruptor. Itu kami anggap telah melampaui persyaratan yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” jelas Akmal.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin pesimis jika aturan tersebut disetujui DPR. Ruang gerak parpol yang semakin sempit dalam Pilkada menjadi alasannya. Menurut ujang, hal-hal yang sifatnya mempersempit ruang gerak parpol akan sulit dikabulkan. “Jangan lupa, mereka bisa duduk di Senayan juga berangkat dari partai politik. Jika mereka mengabulkan, mereka kan mempersempit kendaraan mereka sendiri,” tegas Ujang kepada saat dihubunhi Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (13/11).

Dia menambahkan, harus ada kesepakatan semua pihak agar aturan tersebut bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pilkada. Termasuk melakukan revisi terbatas agar bisa diterapkan di Pilkada 2020.

(khf/fin/rh)

  • Dipublish : 14 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami