Larangan Mantan Koruptor Masih Gelap

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Larangan mantan narapidana koruptor menjadi peserta pemilu belum menemui titik terang. Sejumlah kalangan menilai, perlu ada kemauan politik yang kuat bagi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Hanya saja, waktu yang sudah mepet dan berdekatan dengan pergantian DPR menjadi kendala utama.

Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, dorongan yang kuat dari KPU menjadi salah satu kunci utamanya. Hanya saja, jika aturan tersebut ingin dimasukkan dalam Undang-undang Pilkada, dia pesimistis hal itu terealisasi. Sebab, anggota DPR yang saat ini menjabat, masa jabatannya akan segera berakhir.

Sedangkan untuk dewan yang baru, dipastikan akan sulit untuk langsung bekerja dan membahas revisi tersebut. Butuh waktu bagi anggota dewan terpilih untuk menyeseuaikan diri. Belum lagi tarik ulur partai politik untuk menempatkan kadernya di komisi.

“Saya rasa akan sangat sulit. Kecuali jika memang dibuat revisi terbatas. Yakni tidak membahas pasal secara keseluruhan. Hanya beberapa pasal saja. Di sini bukan cuma penyelenggara pemilu. Butuh komitmen dari semua pihak. Baik pemerintah maupun legislatif,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Kamis (5/9).

Sementara itu, pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, jika aturan sebaiknya tersebut diperluas. Menurutnya, bukan hanya mantan narapidana koruptor saja yang dilarang ikut kontestasi lima tahunan. Tetapi, mereka yang pernah diputus pidana juga harus dilarang ikut.

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini menegaskan, mereka yang pernah tersangkut kasus hukum dinikai sudah cacat secara hukum. Menurutnya, masih banyak sosok maupun kader dari parpol yang bersih secara hukum dan memiliki kapasitas. “Nah di sinilah, menurut hemat saya jangan hanya mantan koruptor. Mereka yang pernah terpidana dan melakukannya secara sengaja harus dilarang ikut juga. Agar masyarakat memilih kandidat terbaik. Bukan disuguhkan oleh mereka yang pernah terjerat hukum,” bebernya.

Terpisah, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward SiregarBawaslu mengaku sudah mengirim surat kepada Ketua DPR untuk meminta waktu menyerahkan secara langsung. Hanya saja, mereka masih menunggu jadwal pimpinan DPR. Sejauh ini, baru Presiden Joko Widodo yang sudah diberi naskah akademik revisi UU Pilkada.

Secara informal, Bawaslu sudah berdiskusi dengan pimpinan Komisi II DPR tentang sejumlah substansi yang perlu direvisi. Tiga UU Pilkada yang ada, baik UU 1/2015, UU 8/2015, maupun UU 10/2016, dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan saat ini.

Misalnya, soal kelembagaan panwaslu kabupaten/kota yang sudah permanen pada pelaksanaan Pemilu 2019. Tentu beserta berbagai wewenang yang melekat pada lembaga tersebut. “Bawaslu maupun KPU sepakat mengusulkan agar ada larangan mantan koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” kata Fritz.

(khf/fin/rh)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 6 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami