Legislator PDIP Keberatan Pemerintah Longgarkan Transportasi Umum

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Pemerintah memutuskan menormalkan kembali operasional transportasi umum. Namun putusan pemerintah ini banyak yang menolak karena dianggap akan makin memperluas penyebaran virus Korona atau Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan‎ pemerintah harus konsisten dan fokus pada penanganan Covid-19 terlebih dahulu. Ketimbang memberikan kelonggaran terhadap moda trasportasi umum.

“Jadi harus fokus dalam penurunan kurva kasus orang yang terinfeksi Covid-19, pelonggaran transportasi harus jadi catatan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang ada justru bertentangan dengan penanganan Covid-19 dari sisi medis,” ujar Nabil kepada JawaPos.com, Jumat (8/5).

Pelonggaran transportasi juga jangan sampai ada overlapping kebijakan. Karena kebijakan pembukaan transportasi umum jangan sampai kontraproduktif dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Jadi di antara kementerian harus ada sinkronisasi kebijakan,” katanya.

Pemerintah harus memastikan sektor distribusi logistik aman. Jadi, memang harus ada kepastian dan dukungan infrastruktur yang jelas agar sektor logistik terjaga. Sekarang banyak petani dan pengusaha yang kesulitan menjual produknya, karena keterbatasan transportasi.

Untuk diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melonggarkan sarana transportasi mulai Kamis (7/5).

Kebijakan ini merupakan penjabaran Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato.

Namun selama kebijakan tersebut, hanya warga berkebutuhan khusus yang diperbolehkan melakukan perjalanan dengan transportasi yang disediakan. Sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi protokol kesehatan tetap dilarang untuk mudik.

“Rencananya operasinya itu mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan orang-orang khusus, tapi tidak boleh mudik sekali lagi,” ujar Menhub.‎ (jp)

  • Dipublish : 8 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami