Lima Tahun Lima Priortitas

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Prosesi sidang pelantikan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Prosesi sidang pelantikan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dari pembangunan SDM, penataan birokrasi, hingga membuka seluas-luasnya investasi.

“Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan,” kata Jokowi dalam pidato perdananya di depan MPR, kemarin (20/10).

Prioritas pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama, membangun SDM yang pekerja keras yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jokowi akan mengundang talenta-talenta global bekerja sama. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

“Kita perlu endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Selain itu, juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” jelasnya Jokowi.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harusdisederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. “Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM,” kata Presiden menjelaskan.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” katanya.

Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, Presiden tidak akan memberi ampun. “Saya pastikan, pasti saya copot,” kata Jokowi menegaskan.

Kelima, transformasi ekonomi yang akan dikerjakan adalah transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam. “Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi.

(fin/ful)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 21 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami