Lindungi ASN dari Radikalisme

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dibuat untuk melindungi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari bahaya radikalisme. Setiap warga negara yang menjadi ASN harus wajib mengikuti aturan dan regulasi yang sudah ditentukan.

“Kalau ada yang pro dan kontra. Ada yang nyinyir, silakan saja. Tetapi, kalau mau masuk ASN, maka harus ikuti aturan-aturan yang ada di ASN,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo usai menyerahkan penghargaan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12).

Menurutnya, pemerintah tetap akan memberlakukan SKB yang ditandatangani 11 menteri dan kepala lembaga tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja ASN yang optimal, profesional dan melayani masyarakat.

SKB Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN tersebut memuat sejumlah larangan untuk dipatuhi seluruh ASN. Dalam SKB tersebut, seluruh ASN dilarang antara lain menyampaikan pendapat bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah; menyampaikan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan; menyebarluaskan pendapat bermuatan ujaran kebencian, serta memberikan tanggapan terhadap unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial.

Ke-11 instansi pemerintahan yang menandatangani SKB tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Mudzakir mengatakan SKB dibuat untuk melindungi ASN dari bahaya terpapar ideologi ekstrim yang bisa mengancam integritas nasional. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan portal aduan www.aduanasn.id.

Mudzakir mengatakan ada mekanisme yang harus dijalankan dalam pelaporan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Mekanisme itu untuk melindungi ASN dari tindakan kesewenang-wenangan. Dalam pengaduan terhadap dugaan pelanggaran terhadap ASN, pelapor wajib menyertakan lampiran bukti berupa video/teks/foto. Nantinya ASN yang dilaporkan juga akan diklarifikasi oleh tim pemeriksa untuk diberikan kesempatan membela diri. “ASN-nya akan dipanggil dan bisa membela diri. Serta ada upaya hukum untuk menggugat melalui PTUN dan sebagainya. Sehingga benar-benar tidak ada kesewenang-wenangan,” papar Mudzakir.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti menjelaskan selama sebulan terakhir terdapat 94 aduan terkait aparatur sipil negara melalui portal www.aduanasn.id. “Sampai sekarang ada 94 pengaduan dalam sebulan, sejak SKB 11 Menteri ditandatangani 11 November,” papar Niken.

Ada beberapa kategori pengaduan. Yaitu 33 pengaduan terkait intoleransi, lima pengaduan tentang antiideologi Pancasila, 25 pengaduan anti-NKRI, 13 pengaduan menyangkut radikalisme dan 19 pengaduan menyangkut hal lain seperti netralitas, ujaran kebencian, hoaks dan lain-lain.

Dia mengatakan ASN merupakan pihak yang telah menerima hak dari negara berupa gaji, tunjangan, jaminan dan lain-lain. Karena itu, ASN wajib menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya taat kepada empat konsensus. Yakni setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.

(rh/fin)

  • Dipublish : 11 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami