Lockdown Bikin Ekonomi RI Terpuruk

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum ada rencana untuk melakukan lockdown atau isolasi wilayah untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Padahal, jumlah orang yang positif virus corona atau Covid-19 kian terus bertambah. Hingga kemarin (10/5), di wilayah Indonesia ada 14.032 kasus positif virus Corona, 2.698 orang sembuh, dan 973 orang dinyatakan meninggal dunia.

Mengenai hal ini, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara. Ia mengatakan, pemerintah tak akan melakukan lockdown jika vaksin virus corona belum ditemukan. Selain itu, akan menganggu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan pasokan kebutuhan pokok.

“Lockdown yang berkepanjangan menginduksi biaya seperti penyusutan ekonomi, pengangguran dan gangguan rantai pasokan,” kata Luhut, kemarin (9/5).

Oleh karena itu, sebagai upaya penanganan pandemi corona pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diakui Luhut, kebijakan lockdown bisa mengurangi angka kematina, namun jika belum ditemukan vaksin virus corona akan menambah masalah baru di kemudian hari. “Bahkan dengan jalur cepat, itu membutuhkan setidaknya satu tahun,” ujar Luhut.

Terpisah, ekonom IDEF Ariyo Irhamna menilai, pernyataan Menteri Luhut demikian menunjukkan pemerintah Indonesia tak mampu dalam mengatasi pandemi corona. “Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi wabah ini dan menyerah. Padahal tidak sedikit masyarakat yg optimis dalam perang ini,” ujar dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (10/5).

Sebetulnya, kata dia, pemerintah harus siap dalam menghadapi masalah corona ini. Sebab dengan memiliki kewenangan akan mudah dalam memitigasi virus mematikan ini. “Padahal yang paling siap menghadapi wabah ini adalah pemerintah sebab pemerintah memiliki kewenangan regulasi dan anggaran,” kataya.

Karenanya, kebijakan lockdown merupakan cara yang tepat dalam memutus penyebaran corona yang hampir merata di seluruh Indonesia. “Covid-19 ini menyebar karena ada interaksi langsung antar warga dengan Covid-19 dan warga tanpa Covid-19. Sehingga solusinya adalah mengisolasi warga dengan Covid-19. Jika pemerintah dapat melakukan itu maka penyebaran Covid-19 dapat diatasi dan dampak ekonomi bisa diminimalisir,” ucapnya.

Berbeda, CORE Piter Abdullah mengatakan, setiap kebijakan yang akan ditempuh pemerintah telah melalui pemikiran yang matang. Apapun keputusan pemerintah, lockdown atau tidak, namun yang harus diprioritaskan dan menjadi perhatian pemerintah adalah masyarakat miskin yang paling merasakan dampak corona.

Piter menyebutkan, masyarakat yang terkena dampakd ari mewabahnya Covid-19 adalah pekerja informal seperti pedagang, tukang ojek dan semua pekerja yang mendapatkan gaji perhari. “Lockdown atau tidak. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat dibutuhkan, sebab masyarakat bawah merasakan dampak corona kaena penghasilannya hilang,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan, keputusan lockdown dapat menimbulkan kekacauan yang memperburuk penularan. Berkaca dengan negara lain, kebijakan lockdown belum ada yang sukses. “Bapak presiden tekankan kita melihat kondisi sosial kultural situasi masyarakat untuk menentukan langkah, kita tidak boleh panik, yang akan meningkatkan risiko kematian. Dan itu terjadi di beberapa negara. Atau salah langkah dalam melakukan lockdown bisa timbulkan chaos perburuk penularan,” ujarnya.(din/fin)

  • Dipublish : 11 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami