LPSK Sesalkan Penyiksaan oleh Oknum Aparat Kepolisian

Ilustrasi pixabay
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan jika benar terjadi penyiksaan oleh aparat kepolisian dalam menginterogasi tersangka. Dugaan penyiksaan itu diungkapkan Lutfi Alfiandi, pelajar yang menjadi terdakwa kasus kerusuhan dalam demonstrasi pelajar SMK di gedung DPR beberapa bulan yang lalu.

Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan praktik usang penggunaan penyiksaan dalam interogasi kepada tersangka seharusnya sudah lama ditinggalkan polisi. Selain banyak aturan yang melarangnya, praktik semacam itu justru akan merenggut keadilan seseorang.

“Metode pemeriksaan dengan penyiksaan akan berakibat pada pengambilan keputusan oleh hakim berdasarkan keterangan yang salah,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1).

Menurut Nasution, tindakan penyiksaan dalam proses interogasi tidak pernah dibenarkan dalam situasi apapun.

“Penyiksaan adalah pelanggaran hukum dan merupakan bentuk ‘abuse of power’. Apalagi ini dilakukan kepada seorang anak, mestinya ada pendekatan dengan perspektif perlindungan anak,” katanya.

Dia menjelaskan, aturan dalam penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penahanan ada dalam Pasal 52 KUHAP, yang menyatakan: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Selain itu di Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

“Jika benar Lutfi mengalami penyiksaan, maka Berita Acara Penyidikan (BAP) menjadi tidak sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar pembatalan dakwaan di pengadilan,” tegasnya.

Menurutnya, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, yang berbunyi: “Segala pernyataan yang diperoleh sebagai akibat kekerasan dan penyiksaan tidak boleh diajukan sebagai bukti”.

Karenanya, Nasution meminta Polri pro aktif melakukan penyelidikan atas dugaan penyiksaan kepada Lutfi.

“Sehingga isu yang berkembang tidak semakin liar,” katanya.

Jika ada dugaan polisi yang menangkap dan memeriksa melakukan penyiksaan, dia pun menyarankan agar korban segera melapor ke Propam Polri.

Propam harus langsung memproses perkara tersebut untuk mencari tahu benar tidaknya kabar penyiksaan.

“Kalau benar terbukti ada oknum penyidik melakukan penyiksaan, saya berharap pelaku dapat dikenakan sanksi tegas, bila perlu dipecat, agar menjadi peringatan bagi penyidik lainnya,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mempersilakan Lutfi Alfiandi melapor ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Metro Jaya.

“Ada mekanismenya, kalau memang tidak terima. Ada yang namanya dewan pengawas kita, Propam. Laporkan ke Propam, nanti akan kita lakukan pemeriksaan,” ujar Yusri di Polda Metro Jaya.

Yusri menegaskan pihaknya telah melakukan penyidikan kasus itu secara profesional dan sesuai prosedur.

“Polri dalam hal ini penyidik sudah bekerja secara profesional sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang ada,” ujarnya.

Yusri menilai Lutfi sah-sah saja untuk membantah keterangannya, kemudian mengenai proses hukum yang bersangkutan, Yusri menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan.

“Sidang masih berlangsung, kita tunggu sampai nanti putusannya. Nanti ada mekanismenya,” imbuhnya.

Sebelumnya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/1), terdakwa Lutfi Alfiandi mengaku dipaksa polisi mengakui melempar batu ke aparat kepolisian. Lutfi juga mengaku disetrum dan dipukuli oleh polisi agar mengakui perbuatannya tersebut.

Lutfi didakwa melawan polisi pada saat aksi 30 September 2019. Lutfi, disebut jaksa, melakukan kekerasan kepada polisi yang berjaga di depan gedung DPR. (fin.co.id)

  • Dipublish : 23 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami