LSI: Publik Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Berdasarkan hasil survei sebanyak 76,3 persen warga Indonesia mendorong presiden Joko Widodo menerbutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara yang menolak hanya 12,9 persen.

Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 4 hingga 5 Oktober 2019, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pro kontra terkait Perppu KPK. Ternyata hasilnya, 70,9 persen dari 23.760 orang responden yang mempunyai hak pilih sependapat bahawa UU KPK hasil revisi dapat melemahkan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

“Sebanyak 70,9 persen publik yang tahu revisi UU KPK, yakin bahwa UU KPK yang baru melemahkan KPK, dan yang yakin sebaliknya hanya 18 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di Erian Hotel Jakarta Pusat, Minggu (6/10).

Berdasarkan hasil survei sebanyak 76,3 persen publik meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK. Sedangkan yang menolak hanya 12,9 persen.

“Lebih 3/4 publik yang mengetahui revisi UU KPK, menyatakan setuju Presiden keluarkan Perppu. Aspirasi publik menilai UU KPK melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jalan keluarnya adalah mengeluarkan Perppu. Dan (Perppu) itu kewenangan presiden,” jelasnya.

Dijelaskan Djayadi, dalam melakukan survei responden dipilih dipilih secara acak yang telah menjadi responden LSI sebelumnya. Responden dipilih secara stratified cluster random sampling.

Dari total sebanyak 23.760, LSI kemudian memilih responden yang memiliki telepon, dan jumlahnya 17.425. Dari total yang mempunyai telepon tersebut dipilih secara acak sebanyak 1.010 orang.

LSI menilai jumlah responden itu cukup terdistribusi secara proporsional untuk kategori-kategori demografi utama.

Responden diwawancarai melalui telepon oleh pewawancara yang telah dilatih. Dalam survei ini margin of error kurang lebih 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Pengalaman pada Pilpres 2019, metode ini dapat diandalkan untuk memperkirakan sikap politik pemilih,” terangnya.

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi pun menyarankan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu dibanding melakukan legislative review atau meninjau kembali bersama DPR. Namun, Presiden sebelumnya harus menandatangani dahulu UU KPK hasil revisi.

“Presiden harus langsung saja tanda-tangan rancangan UU yang sudah disahkan sebelumnya itu segera diundangkan. Setelah itu segera terbitkan Perppu,” katanya di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Menurutnya, kondisi saat ini sudah mendesak. Jokowi, harus segera bersikap dengan cepat.

“Ketika memang Presiden sudah yakin mengeluarkan Perppu dengan proses yang lebih singkat itu lebih cepat karena itu permasalahannya sudah sangat terlihat,” ungkapnya.

Namun, menurutnya, jika pemerintah memilih legislative review, maka akan membuat kondisi semakin tidak terselesaikan. Jalan keluar pun akan semakin rumit.

“Saya enggak terlalu yakin kalau masalah bisa selesai. Jadi kalau mengajukan legislatif review sama saja sebenarnya tidak menemukan solusi segera. Jadi kegentingannya tidak terjawab dengan proses yang dilakukan,” katanya.(fin)

  • Dipublish : 7 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami