MA Memberi Kurangan Masa Tahanan Irman Gusman

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Keputusan Mahkamah Agung (MA) kali ini cukup mengejutkan. Masa tahanan terpidana korupsi Irman Gusman dikurangi. Mantan ketua DPD itu hanya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah peninjauan kembali (PK) Irman dikabulkan.

Menanggapi hal ini, KPK menyatakan telah menerima putusan MA tersebut. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, salinan putusan diterima bagian penuntutan pada Kamis (26/9) sore. “Ya, apa pun putusannya terlepas dari kita kecewa atau tidak, tapi putusan MA itu putusan peradilan dan harus kita hormati,” ujar Febri kemarin (27/9).

Ditambahkannya, dengan adanya putusan itu memang masa tahanan Irman berkurang. Tetapi tetap membuktikan bahwa Irman melakukan tindak pidana korupsi dengan dikenakannya pasal 11. “Jadi tidak benar klaim-klaim pihak tertentu bahwa tidak ada korupsi di sini. Meskipun pasalnya berubah, Pasal 11 itu tetap bagian dari tindak pidana korupsi dan itu salah satu bentuk suap,” tegasnya.

Melihat putusan ini, KPK berharap ke depannya lebih matang dalam mempertimbangkan aspek-aspek penerapan hukum dan materiil khususnya untuk tipikor. Sebab, saat ini juga cukup banyak tersangka yang mengajukan PK ke MA terkait kasus tindak pidana korupsi, tegasnya.

Terpisah, kuasa hukum Irman, Maqdir Ismail membenarkan kabar tersebut. “Keputusannya sudah kami terima kemarin,” terang Maqdir. Putusan tersebut juga membuktikan bahwa Irman hanya menerima gratifikasi dan bukan suap seperti yang divonis pada putusan Pengadilan Tipikor sebelumnya.

Maqdir menyebutkan, pengabulan PK tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor, Irman dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun. Sementara dalam putusan terbaru, Irman hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, ungkapnya.

Meski demikian, Maqdir menyebut bahwa pasal yang dituduhkan masih perlu peninjauan. Putusan MA menyatakan bahwa Irman dikenai Pasal 11 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999.

“Sebelumnya ada Pasal 12 b. Sekarang hanya pasal 11. Tapi buat saya putusan ini masih belum cukup, karena Irman tidak tahu akan dibawakan uang. Seharusnya KPK mencegah,” jelas Maqdir.

Terkait masa penahanan, Maqdir menyatakan Irman seharusnya sudah bebas. Dia resmi ditahan pada 17 September 2016. Dengan putusan penjara 3 tahun, artinya masa tahanannya habis pada 17 September 2019 lalu. “Tapi kita belum pikirkan selanjutnya seperti apa. Kita terima dulu putusannya,” pungkasnya. (fin)

  • Dipublish : 28 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami