Mahfud MD Sebut FPI Ganggu Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Menko Polhukam Mahfud MD. (Humas Kemenko Polhukam/Antara)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Humas Kemenko Polhukam/Antara)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Pemerintah resmi melarang Front Pembela Islam (FPI) untuk menjalankan aktivitasnya baik sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi biasa. Pelarangan tersebut karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas tersebut sudah habis dan hingga detik ini belum diberikan perpanjangan.

Menteri Koorndinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, aktivitas yang selama ini dilakukan FPI telah meresahkan. Kegiatan mereka juga melanggar ketertiban dan keamanan.

“FPI melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum,” ujar Mahfud dalam konfrensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Mahfud menegaskan, FPI kerap melakukan sweeping dan aktivitas lainnya yang meresahkan masyarakat. Padahal sudah ada aparat keamanan yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat.

“Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi dan sebagainya,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, FPI tak lagi punya izin sebagai ormas. Hal itu karena FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas dan organisasi.

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya. Sebab, FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.

“Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” katanya.

Mahfud meminta kepada aparat kepolisian untuk mencegah jika nantinya ada aktivitas ormas ataupun organisasi yang mengatasnamakan FPI. “Kepada aparat-aparat Pusat dan Daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini,” ungkapnya. (jp)

  • Dipublish : 30 Desember 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami