Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso Divonis Lima Tahun Penjara

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,– Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara untuk terdakwa mantan Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Vonis dijatuhkan lantaran Bowo terbukti bersalah menerima suap kerja sama bidang pelayaran antara PT HTK dan PT Pilog.

Majelis hakim juga menyatakan Bowo terbukti menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota DPR dan Badan Anggaran (Banggar). Bowo turut dikenakan hukuman denda Rp250 juta yang jika tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Bowo Sidik Pangarso telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar Hakim Ketua Yanto membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/12).

Selain hukuman penjara dan denda, majelis hakim juga mencabut hak untuk dipilih dalam politik yang dimiliki Bowo selama empat tahun. Pidana ini wajib dijalani Bowo setelah hukuman pidana pokok usai.

Majelis hakim turut menolak pengajuan Bowo sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus ini. Hal ini lantaran Bowo dianggap belum memenuhi syarat sebagai JC.

Kendati demikian, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan kelebihan uang Rp52.095.965. Ini merupakan jatah Bowo lantaran kelebihan mengembalikan uang hasil suap dan gratifikasi senilai Rp10.384.399.037.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Bowo Sidik yang tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai hal memberatkan. Sedangkan, berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, dan telah mengembalikan uang hasil perkara ke KPK menjadi hal meringankan.

Menanggapi vonis yang dijatuhkan, Bowo Sidik mengaku ingin menggunakan masa pikir-pikir selama tujuh hari yang diberikan oleh majelis hakim. Ia menyatakan akan menggunakan waktu tersebut untuk membahas kemungkinan pengajuan banding atas vonisnya dengan tim penasihat hukum.

Hanya saja, Bowo menyayangkan keputusan majelis hakim yang memvonisnya menggunakan Pasal 12 B UU Tipikor (gratifikasi). Padahal, ia merasa JPU KPK tidak berhasil membuktikan hal itu lantaran tidak menghadirkan saksi di persidangan meski dirinya telah mengakui adanya penerimaan tersebut.

“Bukti-bukti tidak ada, fakta tidak ada. Nah kemudian saya divonis dengan tidak ada bukti, dengan tidak ada saksi. Apakah ini yang namanya keadilan?” tutur Bowo seusai persidangan.

Sama halnya dengan Bowo, JPU KPK juga menyatakan akan pikir-pikir terhadap putusan yang dijatuhkan majelis hakim. “Kami pikir-pikir,” ucap Jaksa Ikhsan Fernandi.

Vonis yang dijatuhkan terhadap Bowo diketahui lebih rendah dari tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut Bowo hukuman penjara tujuh tahun dan denda Rp300 juta.

Adapun, majelis hakim menjatuhkan vonis berdasarkan dakwaan pertama yakni Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam dakwaan pertama, Bowo dinilai terbukti menerima hadiah, yaitu uang sejumlah USD163.733 dan Rp311.022.932 dari General Manager Komersial PT HTK Asty Winasty dan Direktur Utama PT HTK Taufik Agustono. Ia jug menerima Rp300 juta dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat, terkait bantuan mendapatkan proyek penyediaan BBM dan penagihan piutang PT Djakarta Llyod senilai Rp2 miliar.

Dakwaan kedua, Bowo dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar SGD700 ribu (sekitar Rp7,189 miliar) dan Rp600 juta yang digunakan untuk biaya kampanye sebagai calon anggota DPR dari Jawa Tengah. Pertama, sebesar SGD250 ribu terkait dengan pengusulan Kabupaten Kepulauan Meranti agar mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik APBN 2016. Kemudian, Rp600 juta terkait pembahasan program pengembangan pasar tahun anggaran 2017.

Selain itu, gratifikasi senilai SGD50 ribu pada saat penyelenggaran Munas Partai Golkar untuk pemilihan ketua umum periode 2016-2019 di Denpasar, Bali. Kemudian, sebesar SGD200 ribu terkait dengan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas. Terakhir, sebesar SGD200 ribu terkait dengan posisi seseorang di BUMN yaitu PT PLN (Persero). (fin)

 

  • Dipublish : 5 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami