Mantan Bupati Seruyan Tersangka Proyek Pelabuhan Teluk Segintung

Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist
Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali sebagai tersangka. Darwan Ali ditersangkakan atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pelabuhan laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Darwan diduga menerima uang sejumlah Rp687,5 juta dari PT Swa Karya Jaya (SKJ). Penerimaan uang terkait penetapan PT SKJ sebagai pemenang lelang proyek Pelabuhan Teluk Segintung dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp112,750 miliar.

“Setelah melakukan penyelidikan secara cermat dan hati-hati sejak Januari 2017, ditemukan bukti permulaan yang cukup dan diputuskan perkara ini ditingkatkan ke penyidikan, yaitu tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan tahun 2007-2012,” ujar Febri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (14/10).

Febri menjelaskan, kasus ini bermula pada 2004 kala Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan merencanakan pembangunan pelabuhan laut. Rencana ini mulai direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan pada 2006 dengan melakukan pembangunan tiang pancang.

Pada 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Setuyan mulai melakukan alokasi anggaran untuk rencana pekerjaan pembangunan Pelabuhan Teluk Segintung. Sekitar Januari 2007, Darwan selaku bupati memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum agar pengadaan pembangunan Pelabuhan Segintung dikerjakan oleh PT SKJ.

“Diduga, Direktur PT SKJ adalah kawan dekat DAL (Darwan Ali) yang mendukungnya saat Pilkada Kabupaten Seruyan tahun 2003,” kata Febri.

Menindaklanjuti perintah Darwan, Panitia Lelang Pengadaan Barang atas pekerjaan pembangunan Pelabuhan Segintung dibentuk. Para panitia lelang langsung diberi arahan yang membahas teknis dan langkah-langkah untuk menjadikan PT SKJ sebagai pemenang dalam lelang terbuka dengan HPS final Rp112,750 miliar.

“Dalam proses lelang yang dilakukan terdapat sejumlah kejanggalan,” tutur Febri.

Kejanggalan tersebut berupa pembatasan informasi dan waktu pengambilan dokumen lelang hanya dilakukan dalam kurun satu hari, dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang diduga dipalsukan, dan peserta lelang lain juga diduga direkayasa.

Selain itu, dokumen penawaran yang diajukan memiliki kemiripan. Perbedaannya hanya terdapat pada nilai penawaran yang memiliki selisih Rp2 hingga 4 juta. Pihak PT SKJ pun diduga turut serta mempersiapkan beberapa dokumen palsu yang dibutuhkan tersebut.

Tak hanya itu, panitia lelang juga mengabaikan ketidaklengkapan atau kekurangan persyaratan dokumen prakualifikasi PT SKJ. Dalam dokumennya, Sertifikat Badan Usaha PT SKJ sudah tidak berlaku.

Selanjutnya pada 14 April 2007, Darwan menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang menetapkan PT SKJ sebagai pelaksana proyek pekerjaan Pelabuhan Teluk Segintung. Penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan senilai Rp112,736 miliar.

Empat bulan berselang, pada 10 Agustus 2007 tedapat adendum pertama dengan mengubah nilai kontrak menjadi Rp127.411.481.000 atau bertambah 13,02 persen. Adendum ini melebihi ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan maksimal penambahan pekerjaan paling banyak sebesar 10 persen.

“Pada 2009, diduga DAL melalui anaknya menerima uang dengan cara beberapa kali transfer dari PT SKJ sejumlah Rp687.500.000. Perbuatan tersangka diduga membuat negara mengalami kerugian sekitar Rp20,84 miliar,” kata Febri.

Atas dugaan tersebut, Darwan Ali disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Febri menuturkan, sejak penyidikan dimulai KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi. Mereka berasal dari kalangan kepala dinas, mantan Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa, panitia pengadaan proyek, pihak Inspektorat Kebupaten Seruyan, anggota DPRD Kabupaten Seruyan, dan pihak wasta.

Selain itu, sambung Febri, KPK juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Darwan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita beberapa dokumen terkait perkara.

KPK juga telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham terhadap dua orang, yakni tersangka Darwan Ali dan Direktur PT SKJ Tju Miming Aprilyanto. Pelarangan tersebut dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 15 Agustus 2019 hingga 15 Februari 2020.

“Dalam perkara ini, KPK mengidentifikasi juga adanya praktik politik transaksional karena diduga pihak swasta yang dimenangkan dalam pengadaan merupakan pihak yang mendukung bupati saat pemilihan kepala daerah,” tutur Febri.

(riz/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 15 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami