Mantan Jubir HTI Minta Jokowi Mundur dari Kursi Presiden

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA — Mantan Jubir HTI (juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia) Ismail Yusanto menyampaikan kritik keras kepada Presiden Jokowi terkait peristiwa listrik padam atau mati lampu di kawasan Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, Minggu (4/8).

Ismail menganggap Jokowi gagal mengelola negara terkait peristiwa listrik padam. Dia meminta eks Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari kursi Presiden RI.

“Di negara lain kalau sampai padam (listrik) segini lama, bukan hanya menterinya, presidennya juga mengundurkan diri,” ucap Ismail ditemui usai menghadiri acara Ijtimak Ulama dan Tokoh IV di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat, Senin (5/8).

Menurut dia, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bukanlah pihak yang salah dari peristiwa listrik padam. Ismail menyebut sosok yang harusnya bertanggung jawab yakni Jokowi sebagai pimpinan yang membawahi PT PLN

“Permintaan maaf hanya dari PLN, padahal PLN di bawah presiden,” ucap mantan Jubir HTI ini.

Ke depan, Ismail meminta peristiwa padam listrik tidak kembali terjadi. Negara wajib memikirkan segala kontingensi berkaitan masalah kelistrikan.

Di sisi lain, Jokowi tidak berdiam diri atas kejadian listrik padam. Mantan Wali Kota Solo itu menyambangi kantor pusat Perusahaan Listrik Negara atau PLN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin pagi (5/8).

Presiden ketujuh RI itu datang untuk mengetahui secara langsung penyebab balckout atau matinya sejumlah pembangkit yang menyuplai setrum ke DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Banten yang padam total pada Minggu (4/8).

Jokowi menyatakan, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, semestinya ada tata kelola risiko yang dihadapi.

“Dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” kata Jokowi di Kantor PLN, Senin.

Terkait pemadaman listrik secara serentak di berbagai wilayah di Jabodetabek itu, sejumlah pihak memang menyuarakan agar pihak yang dianggap bertanggung jawab mengundurkan diri dari kursi jabatannya. Salah satu yang didesak mundur adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. (jpnn)

  • Dipublish : 6 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami