Mantan PPK Dispendik Jadi Tersangka, Tapi Tak Dilakukan Penahanan

ILUSTRASI: MR yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ambruknya atap di SDN Gentong. Foto kanan, Dedy Maryanto dan Sutaji Efendi, dua terdakwa dari unsur rekanan yang kasusnya sudah disidangkan. (rus/rud/JPG/fun)
ILUSTRASI: MR yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ambruknya atap di SDN Gentong. Foto kanan, Dedy Maryanto dan Sutaji Efendi, dua terdakwa dari unsur rekanan yang kasusnya sudah disidangkan. (rus/rud/JPG/fun)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

SURABAYA,  Kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas insiden ambruknya atap SDN Gentong yang menewaskan dua orang. Setelah sebelumnya dua rekanan yang kasusnya sudah disidangkan, Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim menetapkan MR, yang merupakan PNS di Pemkot Pasuruan.

MR berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Kami tetapkan sebagai tersangka. Insial MR,” ungkap Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Gidion Arif Setyawan kepada Jawa Pos kemarin (5/2).

Gidion mengungkapkan, tersangka saat itu menjabat sebagai PPK dalam proyek rehab gedung SDN Gentong yang ambruk Oktober tahun lalu. Polisi menetapkan MR tersangka korupsi dalam insiden ambruknya SDN Gentong.

Sebagai PPK, MR dinilai memiliki peran dalam proyek swakelola yang berlangsung pada 2012 silam. Polisi menjerat MR dengan pasal berlapis. Yakni, pasal 3 dan pasal 9 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan perhitungan BPKP, dugaan korupsi proyek swakelola itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 85 juta dari nilai proyek sebesar Rp 260 juta. Sedangkan anggaran proyek SDN Gentong ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012.

Meski ditetapkan tersangka, MR tidak dilakukan penahanan. Penyidik beralasan yang bersangkutan berstatus PNS dan tidak akan kabur. “Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan,” bebernya.

MR juga dikhawatirkan tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi tindak pidana. “Yang bersangkutan wajib lapor seminggu dua kali,” sebutnya.

Di sisi lain, Pemkot Pasuruan mendukung proses hukum yang tengah berlangsung sepenuhnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Mokhamad Faqih belum bisa memberikan banyak tanggapan. Sebab pihaknya belum menerima surat penetapan tersangka. “Kami belum menerima surat dari Polda. Biasanya disampaikan kepada yang bersangkutan. Kami juga akan menunggu,” akunya.

Begitu pula saat ditanya mengenai langkah yang akan ditempuh Pemkot. Ia mengatakan hal itu akan diproses selanjutnya. Sementara ini, Pemkot masih menjunjung asas praduga tak bersalah.

Diketahui, MR pernah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Kini ia tengah berdinas di RSUD dr R Soedarsono. Pihak RSUD menyebut MR juga masih bekerja sebagaimana biasanya.

“Berdinas di RSUD sebagai Kasi Penunjang Medis dan Non Medis. Masih bekerja (seperti biasa),” kata Humas RSUD dr R Soedarsono dr Dya Luciana.

Sebagaimana diketahui, kasus ini berawal dari ambruknya atap di SDN Gentong, tahun lalu. Ada dua orang yang tewas yakni tenaga tidak tetap dan siswa di sekolah tersebut. Kasus ini semula menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Dedy Maryanto dan Sutaji Efendi, yang merupakan rekanan. Dedy disebutkan meminjam bendera CV Andalus dan CV DHL Putera sebagai pihak penyedia bahan. CV Andalus sebagai penyedia bahan material umum (non-galvalum) dengan nilai kontrak sebesar Rp 154.350.000. Sedangkan CV DHL Putera sebagai penyedia bahan galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 48.800.000.

Keduanya sudah menjalani sidang di PN Pasuruan. Keduanya dikenai dakwaan kumulatif. Pertama, keduanya didakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan karena kesalahannya (kealpaannya), menyebabkan orang lain mati. Kedua, JPU mendakwa Dedy Maryanto dan Sutaji Efendi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa, sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. (rus/rud/tom/fun)

  • Dipublish : 6 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami