Masyarakat Tidak Dekat dengan Parpol

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Mayoritas masyarakat dewasa ini tidak dekat dengan partai politik. Kondisi ini dipicu karena faktor keengganan akibat maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh wakilnya di parlemen, termasuk kebijakan yang tak pro dengan keinginan rakyat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya dua lembaga survei politik yaitu Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang berkolaborasi dalam survei proyeksi politik 2024 menyatakan hasil surveinya di Jakarta, Minggu (23/2).

Pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdiyanto Alam mengatakan, ada harapan publik yang terkikis, luntur dari apa yang diharapkan selama ini. ”Mereka kenal, tahu partai itu. Tapi tidak dekat. Mengapa, karena tidak bisa publik menaruh harapan sepenuhnya terhadap mereka yang duduk di parlemen. Hasil survei ini menggambarkan demikian,” terang Dosen Hukum Universitas Lampung itu, lewat sambungan telepon, Minggu (23/2).

Fakta yang ditunjukan Indonesia Corruption Watch (ICW), lanjut Yusdiyanto, ada 254 anggota Dewan menjadi tersangka korupsi sepanjang 2014-2019. Dari angka tersebut, 22 orang di antaranya anggota DPR. ”Dari hasil penelusuran itu, jelas levelnya ada di tinkat nasional atau di DPR RI. Ada 22 kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR RI 2014-2019 sampai saat ini sudah ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK,” terangnya.

Ditambahkan Yusdiyanto dari 22 anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka, Dewan dari fraksi Golkar penyumbang kasus korupsi terbanyak. Sementara dari fraksi Partai Gerindra tidak ada catatan korupsi. Ini belum PDIP dan PKB dan partai lainnya. ”Artinya jelas. Partai atau oknum partai yang menjadi cermin dan harapan rakyat, tidak selamanya bisa mengakomodir harapan itu. Bahkan ikut-ikutan korupsi,” timpalnya.

Meskipun 22 anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka cukup kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan. Ini bisa dilihat dari jabatannya. ”Memang Cuma 22 tersangka. Kalau mau kita bandingkan dengan jumlah anggota yang totalnya 560 mungkin kecil. Tapi, kalau kita coba lihat dari kasus korupsinya, dari jabatannya, ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan karena anggota DPR 2014-2019 ini (seperti) Ketua DPR Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi,” paparnya.

Belum lagi, sambung Yusdiyanto, untuk anggota DPRD di seluruh Indonesia. ”Saya mengutip data ICW. Totalnya 232 orang menjadi tersangka. Ini luar biasa. Artinya wajar, jika masyarakat enggan berdekatan dengan parpol. Karena prilaku oknum kadernya seperti itu,” timpalnya.

Ya, mayoritas responden yang berjumlah 2.197 orang dari target 2.200 responden di 161 kabupaten/kota di 34 provinsi yang diwawancara dengan teknik wawancara tatap muka menyatakan tidak merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.

“Terdapat 85,9 persen masyarakat menjawab tidak merasa dekat dengan partai politik. Sementara, 14,1 persen menjawab ya, sewaktu ditanyakan apakah merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu,” terang Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, dalam pernyataan tertulisnya.

Kedua lembaga survei itu mencoba menggali lebih dalam informasi dari 14,1 persen responden yang merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu. “Selanjutnya kami lacak perasaan orang terhadap partai politik tertentu atau merasa dekat dengan partai apakah kira-kira masyarakat saat ini, kami tanyakan kepada responden,” imbuhnya.

Hasilnya, kata dia, PDI Perjuangan meraih persentase tertinggi (25,5 persen) dalam hal tingkat keterkenalan publik dengan partai politik tertentu. PDI Perjuangan adalah partai politik pengusung utama Joko Widodo saat berpasangan dengan Jusuf Kalla menuju kursi kepresidenan pada 2014 dan juga saat Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin pada 2019.

Disusul kemudian responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab dekat dengan partai apa (18,2 persen), kemudian yang menjawab dekat dengan Partai Golkar (13,3 persen), Partai Gerindra (11,3 persen), Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (7,7 persen).

Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (7,3 persen), Partai Demokrat (5,3 persen), PPP (3,4 persen), Partai NasDem (2,6 persen), PAN (2,0 persen), Partai Aceh (2,0 persen), dan Partai Hanura (1,4 persen).

Hal itu dikarenakan partai politik memiliki keuntungan dalam hal sosialisasi dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara langsung, dimana kemenangan pada kedua pemilihan yang dilaksanakan secara sekaligus itu memiliki sumbangsih terhadap pengenalan publik terhadap partai-partai politik. ”Mungkin karena PDI Perjuangan adalah partai politik yang memenangkan Pileg dan Pilpres secara sekaligus, jadi banyak responden dan masyarakat kita merasa dekat dengan partai politik yang nomor satu itu PDI Perjuangan,” kata Prayitno.

Survei nasional itu dilaksanakan pada rentang waktu 25 Januari 2020 sampai 10 Februari 2020 menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling dan memiliki margin of error sebesar 2,13 persen. Seluruh responden diwawancara menggunakan kuesioner, dengan syarat responden WNI yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. (fin/ful)

  • Dipublish : 24 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami