Menakar Kinerja Jokowi di Masa Pandemi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Genap sudah satu tahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Tak ada gading yang tak retak. Peribahasa ini mungkin paling cocok untuk menilai kinerjanya.

Bagi oposisi, wajar memberikan kritik. Sejumlah saran juga disampaikan akademisi, ekonom, pakar komunikasi dan pengamat politik.

Dari oposisi misalnya, PKS sebagai oposisi menilai jika secara umum kinerja Pemerintahan Jokowi di bawah standar. Kinerja yang ada sekarang jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menyebut, pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah.

“Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki, pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya, pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya,” ujar Mulyanto.

 

Secara politik, Mulyanto berpendapat, Pemerintah merasa terganggu oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara.

“Demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya oposisi maka Pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya. Jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi pemerintah, harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara,” paparnya.

Dalam setahun Pemerintahan Jokowi, Mulyanto juga menyoroti tumbuhnya politik dinasti, dimana anak-menantu Jokowi terjun dalam Pilkada. Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang tapi secara etika dinilai kurang pantas.

Ekonomi Belum Membaik

Sementara itu, dari sektor ekonomi, ekonom Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat memberikan pandangannya. Dalam keterangan resmi yang diterima FIN, ia menyampaikan, setidaknyaadaduakondisi yang perlu disorotiuntukmengevaluasikinerjapemerintah Jokowi.

Pertamaadalahkinerjaperekonomiandalamtekananpandemi Covid-19. Ada juga Omnibus Law, khususnyaklasterketenagakerjaan.

Tekananpandemimembuatsangattidakmungkinpemerintahmampumencapai target atauasumsipertumbuhanekonomi pada 2020 sebesar 5,3 persen. Terpuruknyapertumbuhanekonomi di kuartal I, yaknisebesar 2,97 persen dan Kuartal II sebesar -5.32 persen. Dan belumoptimalnyakebijakanPemulihanEkonomi Nasional (PEN).

SampaiKuartal III, membuatpemerintahmerevisipertumbuhanekonomitahun 2020 akanberkisar minus nol sampai – 1persen.

“Jajaranpemerintahmenurutsayaterlalulambatdalammerealisasikan program-program PEN.Sehingga momentum untukmemperbaikikonsumsirumahtangga dan dayabelimasyarakatsebagaikontributorutamaProdukDomestikBruto juga masihrendah,” katanya, Selasa (20/10).

Ia melanjutkan, kebijakan dan program pemulihanekonomidalambayang-bayangpandemiterkesanlamban dan penuhkehati-hatian. Birokrasi dan administrasi yang masihdikelolaseolah-olahdalamkondisi normal, padahalmasih dalamsituasinew normal.

Kemungkinan, pertumbuhanekonomikuartal III dan IV masihnegatif, meski menurut Rosidana, dengantingkat yang lebih rendahdariKuartal II.

Tekanankedua, terkaitdenganOmnibus Law cipta kerja. UU CiptaKerjasebenarnyabertujuanuntukmendorongpenciptaanlapangankerja di semuasektor.Melaluipenciptaaninvestasi yang menarik di Indonesia. Namun, jikakekisruhan yang terjadiberlangsungterlalu lama, akanmenciptakanbiayaekonomi yang merugikan.

“Antisipasipemerintahseharusnyalebihcepat, termasukmembangunkomunikasidengansemuastakeholdersterkait. Seharusnya UU CiptaKerjainimenjadiangin segar untukmenarikinvestasi, terutamainvestasiasingke Indonesia,” tambahnya.

Pandangan lain juga diberikan Akademisi Universiras Pelita Harapan Emrus Sihombing. Sisi komunikasi pemerintah selama ini dinilai belum maksimal. Seharusnya, komunikasi bisa disejajarkan dengan aspek lain. Termasuk politik dan ekonomi.

Berkaca dari situasi beberapa waktu terakhir, komunikasi antar lembaga juga tidak kompak. Direktur Eksekutif Emrus Corner ini mencontohkan saat mudik. Lembaga pemerintahan khususnya kementerian memberikan keterangan yang justru berseberangan. Ada yang boleh ada yang tidak.

Selanjutnya dari yang paling aktual. UU Cipta Kerja. Banyaknya disinformasi serta berita bohong menandakan komunikasi pemerintah kepada rakyat belum baik. “Ini seharusnya yang diperbaiki. Tata kelola komunikasi pemerintah harusnya bisa menginformasikan rakyatnya agar tidak termakan berita hoax,” kata Emrus.

Ia menyarankan, pemerintah perlu membentuk unit komunikasi yang berada di bawah presiden secara langsung. Harapannya, segala informasi dan tujuan pemerintah dalam mengambil kebijakan bisa diterima rakyat secara langsung tanpa adanya disinformasi.

Terakhir, Pengamat Politik Ujang Komarudin. Kepada Fajar Indonesia Network, sejumlah saran disampaikan. Agar sisa pemerintahan Jokowi bisa lebih baik ke depannya. Direktur Eksekutif Indonesa Political Review ini menilai, jika nilai demokrasi masih kurang dikepedankan.

Aspirasi rakyat masih belum dianggap. Adanya aksi juga menandakan jika masyarakat masih memiliki rasa tidak percaya terhadap pemerintah. “Adanya aksi hari ini (kemarin-red), menandakan belum tersampaikannya aspirasi mereka,” kata Ujang.

Contoh lain juga ada pada saat pengesahan UU Cipta Kerja. Meski aksi penolakan di sejumlah daerah masih bergulir. DPR dan pemerintah justru buru-buru mengesahkan. Padahal, idealnya aspirasi diterima dan menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR.

Kurangnya oposisi juga menjadi perhatian Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia ini. Meski secara peta politik hanya PKS yang menyatakan oposisi, tetapi kenyataan berkata lain. “Buktinya justru mendapat jatah menjadi Wakil Ketua MPR. Harusnya, jika oposisi, jangan menerima jabatan apapun,” tandasnya. (khf/fin)

  • Dipublish : 21 Oktober 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami