Menanti Sikap Tegas Presiden

FOTO: Faial R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
FOTO: Faial R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta mengambil langkah tegas dalam menyikapi polemik terkait UU KPK. Termasuk soal kemungkinan menerbitkan Perppu terhadap revisi UU lembaga antirasuah tersebut. Jokowi sendiri melakukan konsolidasi. Salah satunya minta support relawan pendukungnya.

“Diharapkan apabila diterbitkan Perppu, aspirasi masyarakat Indonesia tersalurkan demi pemberatasan korupsi dan perekonomian Indonesia ke depan. Lebih jauh lagi, karena gelombang demontrasi yang rawan ditumpangi kelompok tertentu dan sudah memakan korban bisa segera berakhir. Kami mendukung langkah yang diambil Presiden,” kata Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Generasi Optimis (GO) Indonesia, Bayu Winarko, di Jakarta, Jumat (27/9).

Menurut dia, ketegasan Jokowi dalam bersikap akan sangat berdampak. Antara lain gejolak politik yang memanas akan mereda dan menaikkan kepercayaan publik kepada Pemerintahan Jokowi ke depan. Selain itu, harapan aspirasi masyarakat diselesaikan secara dialektika untuk menghidari konflik bisa diwujudkan. Yang terpenting adalah citra Jokowi dan keberpihakan pada pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia akan meningkat.

Hal senada disampaikan Sekjen GO Indonesia Tigor Mulo Horas Sinaga. Menurutnya, tidak ada yang sempurna dengan tatanan hukum dan perundang-undangan. Namun, pelibatan yang intensif semua elemen masyarakat seperti LSM, Akademisi, KPK, Pers, dan lembaga terkait lainnya akan membuat UU lebih diakomodir. “Kami mendukung langkah Presiden mengambil langkah tegas. Termasuk jika diperlukan menerbitkan Perppu UU KPK,” lanjutnya.

Sementara itu, Jokowi bertemu dengan relawan yang selama ini mendukungnya. Presiden menuturkan terkait sejumlah masalah yang kini sedang dihadapi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta dukungan relawan. “Kami dari berbagai organisasi bersilaturahmi dengan beliau, memberikan dukungan, memberikan simpati, dan juga memberikan penguatan pada pertimbangan,” kata Rizal Mallarangeng di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9). Dia datang bersama sekitar 21 sukarelawan lain yang berasal dari Jakarta. Mereka berdialog dengan Jokowi sekitar 2,5 jam. “Tidak ada keputusan yang diambil. Memang beliau tidak meminta untuk diputuskan,” imbuhnya.

Relawan dari Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi) Dedy Mawardi mengatakan Jokowi sangat terbuka terhadap usulan siapa pun. “Nanti setelah ini akan dipanggil lagi dari teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman yang lain. Kita semua sama-sama berpikir tentang bangsa ke depan. Tidak ada yang harus dikalahkan, tidak ada yang harus dimenangkan. Yang kita cari adalah solusi terbai,” tegas Dedy.

Dia menyatakana Presiden belum memutuskan apa pun mengenai sejumlah persoalan yang dihadapi. Keputusan akan diambil dari seluruh lapisan tengah masyarakat. “Mahasiswa baik. Mereka harus kritis dan itu persyaratan sebenarnya. Kalau mahasiswa sudah tidak kritis lagi, ada yang salah dengan republik ini,” ucapnya.

Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Ammarsjah memandang perlu terus ada dialog. “Kami menyayangkan adik-adik mahasiswa yang diundang tidak hadir. Karena dengan tidak hadir, mereka tidak tahu apa yang sebetulnya diinginkan presiden,” kata Ammarsjah.

Seperti diketahui, dalam pertemuannya dengan sejumlah tokoh nasional, disepakati ada tiga opsi untuk KPK. Pertama melakukan legislative review atau UU tersebut disahkan kemudian direvisi lagi dalam periode DPR berikutnya. Kedua adalah uji materi (judicial review) melalui Mahkamah Konsitusi (MK). Ketiga menerbitkan perppu untuk menunda penerapan isi UU KPK tersebut, sampai situasinya lebih baik.

(rh/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 28 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami