Mencari Jalan Keluar Tekornya BPJS Kesehatan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Sejak lima tahun lalu sampai saat ini penyakit BPJS Kesehatan tak kunjung disembuhkan. Bahkan semakin parah bahwa asuransi kesehatan pelat merah itu diproyeksi mengalami defisit anggaran mencapai Rp28 triliun.

Kilas balik, defisit anggaran BPJS Kesejahatan sebesar Rp33 triliun pada tahun 2014. Kian bengkak hingga menyentuh Rp5,7 triliun pada 2015.

Kemudian terus melonjak menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017. Selanjutnya berdasarkan hitung-hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diproyeksikan defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp16,5 triliun.

Sementara tahun 2019, berdasarkan rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terungkap diproyeksi BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sebesar Rp28 triliun.

Agar tak semakin membengkak, pemerintah mulai fokus membenahi persoalan BPJS Kesehatan. Kali ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung bagaiman mencari solusi mengatasi masalah BPJS Kesehatan yang bertahun-tahun tidak teratasi dengan baik.

Dirut BPJS kesehatan, Fahmi Idris mengataka, rapat internal yang dilakukan Presiden Jokowi intinya tentang sinkronisasi antara pendapatan dan belanja serta bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaian problem BPJS Kesehatan.

“Kita lihat semua aspek, aspek kepesertaan, karena kepesertaan masih tinggi. Soal mendaftar saat sakit, bagaimana enforcement-nya, kami mau carikan jalan keluar yang tentu tidak mudah,” ungkap Fahmi.

Semua pihak diminta ikut menyumbangkan pemikiran untuk mencari jalan keluar agar rumah sakit tetap memberi layanan kesehatan, meski ada masalah dari sisi anggaran.

Saat ini, BPJS Kesehatan memiliki mekanisme dalam hal supply chain financing (SCF). Sebagai informasi, SCF merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam rantai pasokan pekerjaan yang berasal dari pemberi kerja rekanan.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah menuturkan persoalan tekornya BPJS Kesehatan utamanya disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya besar dan luasnya cakupan layanan yg diberikan oleh bpjs kesehatan dan rendahnya pembayaran iuran oleh keserta khususnya peserta mandiri yang bukan penerima upah atau yg mendapatkan bantuan iuran.

Menurut dia, seharusnya tekornya BPJS Kesehatan tidak menjadi isu untuk diangkat ke publik. Sebab sudah seharusnya pemerintah memberikan kesehatan kepada rakyatnya.

“Pelayanan kesehatan sudajh menjadi kewajiban negara atau pemerintah,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (29/7).

Dia juga menyesalkan karakter masyarakat Indonesia yang sukanya gratis padahal dana yang harus dikeluarkan pemerintah dalam kesehatan tidak sedikit.

“Masyarakat kita kan kadang tidak jelas atau ambigu. Pengennya ada pelayanan kesehatan dari pemerintah, tidal mau bayar iuran, di sisi lain pinginnya BPJS-nya tidak rugi,” ucap dia.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan, ada tiga poin BPJS Kesehatan bisa keluar dari defisit anggaran.
Pertama, pemerintah harus lebih hati-hati mengenai kepesertaan BPJS mengingat semakin terbuka sasarannya maka akan semakin besar potensi ruginya dimasa mendatang karena premi tidak dapat mengejar biaya kesehatan yang ditanggung BPJS.

Kedua, perlu melakukan evaluasi mendalam berbagai unit layanan yang memang tidak mampu menanggulangi beban biaya kesehatan, sambil memberikan penyadaran ke masyarakat mengenai keterbatasan pendanaan BPJS.

Ketiga, melakukan penyesuaian premi sesuai kelompok masyarakat, mengingat banyak masyarakat mampu secara ekonomi membayar premi yang jauh lebih murah atau memanfatkan ‘policy hole’ yang tidak pada tempatnya, ketimbang melalui asuransi kesehatan.

(din/fin)

  • Dipublish : 30 Juli 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami