Menkeu Sri Mulyani Sebut Ada Kemungkinan Data Bansos Tumpang Tindih

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) terdapat data tumpang tumpang tindih atau overlapping. Hal itu membuat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal tersebut bisa saja terjard. Penyaluran bansos oleh pemerintah pusat sendiri selama pandemi Covid-19 sudah mencakup sekitar 55 persen penduduk di Indonesia.

“Apakah (data Bansos) mungkin ada tumpang tindih? Ada, tapi lebih baik daripada tidak dapat,” ujarnya dalam video conference, Jakarta, Jumat (8/5).

Bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos dana desa, subsidi dan diskon tarif listrik, hingga program Kartu Prakerja.

“Perluasan bansos Covid-19 berdampak ke masyarakat masif, dan terjadi overlapping dan sistem penjaminan sosial harus lebih baik dan harus realible dari pendataannya,” ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran bansos per 6 Mei 2020 antara lain seperti PKH mencapai Rp 16,56 triliun, Kartu Sembako atau BNPT sebesar Rp 14,1 triliun, lalu untuk bansos sembako di DKI Jakarta Rp 284,1 miliar, sedangkan bansos tunai, realisasinya mencapai Rp 3,489 triliun. Bansos dana desa sebesar Rp 63,25 miliar, dan Kartu Prakerja sebesar Rp 1,62 triliun. (jp)

  • Dipublish : 9 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami