Menko Polhukam Tidak Beri Batas Waktu Jaksa Agung Untuk Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Semanggi I dan II

Menkopulhukam Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
Menkopulhukam Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan kelonggaran waktu kepada Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Semanggi I dan II. Dia tak akan memberi batas waktu guna menuntaskan kasus tersebut.

Mahfud menilai kasus tersebut terbilang cukup rumit. Apabila dipasang target waktu tertentu, dikhawatirkan akan mengganggu proses penyelidikan.

“Enggak. Enggak ada tenggat waktunya kita lihat saja nanti. Kalau pakai tenggat waktu nanti susah ya,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Tak hanya itu, Mahfud beranggapan selama ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menggunakan dasar hukum yang berbeda. Sehingga menjadi salah satu penyebab kasus ini lama terselesaikan.

Dasar hukum berbeda yang dimaksud Mahfud yakni, Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang dipakai Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung menggunakan dasar hukum acara tentang pemeriksaan kasus yang harus dibawa ke pengadilan. “Jadi kita harus cari jalan keluarnya,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Mahfud akan mengkoordinasikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung demi penyelesaian kasus tersebut. Kedua belah pihak sudah menyatakan kesiapannya untuk saling dipertemukan.

Dalam kesempatan ini, Mahfud pun sudah memberkan klarifikasi kepada Komnas HAM terkait pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyatakan kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat. Dia memastikan telah terjadi kesalahpahaman di mata publik atas pernyataan tersebut.

“Kita menyampaikan pernyataan Jaksa Agung di DPR itu begini, bahwa pada tahun 2001 DPR pernah mengatakan kasus semanggi I dan II itu, bukan pelanggaran HAM berat. Dan itu ada dokumennya. DPR pernah mengatakan begitu,” pungkasnya. (jp)

  • Dipublish : 25 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami