Menkumham Ancam Hukum Berat Napi Asimilasi yang Kembali Berulah

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,– Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengancam para narapidana yang menjalani program asimilasi dan integrasi. Merujuk data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, 38.822 napi telah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.

Yasonna mengungkapkan, telah menyiapkan skema hukuman berat bagi narapidana asimilasi yang kembali berulah. Namun, Yasonna belum membeberkan hukuman berat apa yang dimaksud.

“Belum perlu disampaikan ke publik dulu. Yang pasti mereka pasti akan sangat menyesal,” kata Yasonna dikonfirmasi Rabu (22/4).

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, telah memperingatkan para narapidana yang mendapat asimilasi untuk tidak mengulangi perbuatan kriminalnya. Menurutnya, apabila ada napi yang kembali berulah bakal dijebloskan ke sel pengasingan atau straft cell setelah diperiksa oleh kepolisian.

Yasonna menyebut, napi yang mengulangi perbuatannya bakal menghabiskan sisa masa hukuman mereka di sel pengasingan. Setelah menjalani masa hukuman, para

narapidana itu diserahkan ke kepolisian untuk menjalani proses hukum tindak pidana yang baru.

Yasonna menegaskan, para napi tersebut dipastikan tidak akan mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman. “Kami tidak akan memberi remisi kepada yang bersangkutan,” ucap Yasonna menegaskan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 38.822 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Jumlah itu berdasarkan data pada Senin (20/4).

“Hingga saat ini yang keluar dan bebas 38.822. Melalui 36.641 asimilasi dan integrasi 2.181 narapidana dan Anak,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Senin (20/4).

Rika menuturkan, narapidana yang bebas dan keluar dari program asimilasi sebanyak 35.738 telah dibebaskan, sisanya 903 merupakan anak. Sementara untuk integrasi, sebanyak 2.145 narapidana yang dibebaskan, 34 sisanya merupakan anak.

Program asimilasi dan integrasi, lanjut Rika, akan terus dilakukan sampai berhentinya status kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan penetapan pemerintah, pasal 23 Permenkumham No. 10 Tahun 2020.

Menurutnya, pada Pasal 23 narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi telah menjalankan 2/3 masa pidananya. Sementara anak telah menjalankan 1/2 masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

“Kami juga terus melakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan,” tukas Rika. (jp/jm)

  • Dipublish : 23 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami