Menperin Minta Pabrik Cegah Buruhnya Aksi Mogok Agar Tak Kena Covid-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta – Sejumlah Serikat pekerja buruh berencana melakukan mogok nasional mulai hari ini, Selasa hingga Kamis (6-8 Oktober) untuk memprotes Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin malam (5/10). Menanggapi rencana mogok masal ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengkhawatirkan keselamatan buruh di tengah pandemi Covid-19.

Agus mencermati potensi dilanggarnya protokol kesehatan, yang dapat membahayakan keselamatan pekerja. Jika keselamatan dan kesehatan pekerja terganggu, maka hal ini dapat mempengaruhi produktivitas industri.

“Kami mengingatkan kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri agar mencegah aksi yang rencananya akan diikuti oleh banyak orang tersebut. Hal ini berisiko menyebabkan penularan virus korona,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Agus menyebut perusahaan sejauh ini telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, serta rutin melakukan sosialisasi kepada karyawan. Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada perusahaan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas para pekerjanya, baik itu di dalam maupun luar lingkungan kerjanya.

“Karyawan merupakan aset penting untuk menopang aktivitas dan produktivitas perusahaan, sehingga perlu dijaga kesehatannya dalam rangka mendukung roda ekonomi tetap berputar,” tuturnya.

Agus menuturkan, dalam situasi dan kondisi saat ini, prioritas di sektor industri adalah kondisi kesehatan di lingkungan kerja serta produktivitas. Dua hal tersebut mendukung kondisi perekonomian yang diharapkan dapat terus membaik, setelah sebelumnya terdampak berat.

“Pemerintah terus berupaya mengambil kebijakan yang dapat mendukung dan memfasilitasi sektor usaha untuk terus dapat bertahan dan tumbuh, meskipun dalam situasi yang penuh tekanan,” ucapnya

Agus mengungkapkan, RUU Cipta Kerja mendukung pelaku usaha dalam mengurus perizinan agar lebih cepat, sehingga meningkatkan investasi dan secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Pekerja mendapatkan jaminan kesejahteraan yang sesuai dengan keahlian mereka, serta bisa memperoleh Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mendukung mereka untuk kembali ke dunia kerja,” tutupnya.

Seperti diketahui, buruh dari berbagai perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 Kabupaten/Kota sepakat melakukan aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal mengatakan, mogok dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. (jp)

  • Dipublish : 6 Oktober 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami