Mensos dan Mendagri Bahas Bansos di KPK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat tertutup dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat membahas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap, pemanfaatan NIK dilakukan agar seluruh bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Ia mengakui, berdasarkan data Kemensos, terdapat sedikitnya 40 persen dari keseluruhan masyarakat Indonesia dengan tingkat ekonomi rendah menjadi sasaran bantuan sosial.

“Maka ada kordinasi kerja sama antara berbagai macam kementerian dan lembaga termasuk Kemensos dan Kemendagri untuk memadankan nama-nama 40 persen itu yang ada di data kami. 40 persen itu sekitar 99 juta orang itu yang kami padankan. Apakah mereka ini punya NIK?,” ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/8).

Agus menyampaikan, penggunaan NIK diharapkan dapat memaksimalkan pemberian bantuan sosial. Dari NIK pula, pihaknya dapat memastikan keseluruhan masyarakat kurang mampu apakah telah masuk ke dalam data penerima bantuan sosial atau belum.

“Jadi intinya adalah semua program bantuan sosial harus tepat sasaran dan agar program NIK itu tepat sasaran harus paling tidak menjadi basis,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Agus, pada rapat tersebut KPK menyampaikan apresiasi terhadap wacana ini. Ia menambahkan, KPK bersedia menjalankan fungsi pencegahan dengan mengawal penerapan NIK pada bantuan sosial demi meminimalisir potensi korupsi ke depannya.

Agus meyakini, penerapan NIK dapat meminimalisir potensi korupsi dan meningkatkan akurasi pemberian bantuan sosial. Hal ini lantaran, kata dia, pihaknya nanti akan melakukan pemeringkatan penerima bantuan sosial menggunakan 37 variabel penilaian.

Selain itu, sambung Agus, pemberian bantuan sosial juga nantinya akan dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening penerima. “Dengan adanya pemeringkatan dan NIK maka hal-hal penyelewengan di lapangan akan sulit. Dengan proses seperti itu saya yakin bahwa penyelewengan di lapangan akan semakin sulit,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kemensos mengenai penerapan NIK tersebut. Sehingga, ia berharap wanaca tersebut dapat segera direalisasikan.

Dikatakan Tjahjo, penduduk Indonesia saat ini adalah 266.534.836 jiwa, sementara masyarakat yang wajib KTP adalah 193.365.749 jiwa. “Jumlah penduduk Indonesia per Juni 2019 adalah 266.534.836 orang, dengan wajib KTP sebanyak 193.365.749 jiwa. Sementara itu dilaporkan bahwa hingga saat ini proses perekaman e-KTP adalah 98,78 persen,” kata Tjahjo.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 191.000.595 jiwa atau 98,78 persen telah melakukan perekaman e-KTP. Sehingga, hanya 2.365.154 jiwa atau 1,22 persennya belum melakukan perekaman

“Untuk 1,22 persennya karena faktor geografis, tapi kami terus upayakan untuk jemput bola dan meminta partisipasi aktif masyarakat,”ungkapnya.

Saat ini, kata dia, pemerintah mulai menerapkan Single Identify Number dalam menata data kependudukan. Dengan adanya single identity number ini dapat merapikan data kependudukan Indonesia dan meminimalkan kejahatan.

“Dengan NIK sebagai Single Identity Number, masyarakat tidak perlu memiliki kartu banyak, cukup satu kartu bisa mewakili semuanya, karena NIK ini berlaku seumur hidup dan identitas lain wajib mencantumkan NIK nya. Hal ini juga bisa untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” papar Tjahjo.

Selain optimalisasi pemanfaatan NIK untuk bantuan sosial, dengan konsep Single Identity Number, NIK juga dapat digunakan untuk BPJS Kesehatan, keperluan beasiswa, Nomor Paspor, NISN/NPM, plat kendaraan dan nomor SIM. Sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Antara lain, untuk pelayanan publik seperti pemberian bantuan sosial, perencanaan pembangunan seperti perencanaan pendidikan dan kesehatan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi seperti DP4 dan DAK2, serta pencegahan hukum dan pencegahan kriminal.

“Pemanfaatan data kependudukan ini sudah dilakukan MoU dengan 45 Kementerian/Lembaga dan 1.227 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS),” kata Tjahjo.

Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan monitoring untuk melihat akses data kependudukan setiap harinya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya tengah berupaya semaksimal mungkin untuk mencocokan data penerima bantuan sosial di Kemensos dengan NIK. Hingga saat ini, prosesnya telah mencapai 70%.

“Sekarang dari kurang lebih 99 juta data penduduk di kemensos, itu 70 persen sudah ketemu NIK-nya. Yang 30 persen sekarang sedang dirapikan datanya, dicocokan dengan data kependudukan di (Ditjen) Dukcapil,” kata Zudan.

Zudan menyampaikan, bagi masyarakat yang belum mengetahui nomor NIK atau pun belum terdaftar, segera menyambangi Kantor Dinas Dukcapil setempat. Karena, kata dia, proses penyaluran bantuan sosial nantinya hanya akan dilayani jika data NIK dengan Kemensos telah cocok.

(riz/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 23 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami