Mentan Amran Copot Pejabat Pertanian

Menteri Amran usai sidak di Gedung Direktorat Jenderal Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Foto: Muhidin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Mendadak suasana di Gedung Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, pada Rabu (14/8) pagi berbeda dari biasanya. Ya Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman melakukan inspeksi medadak (sidak). Kehadiran Amran ini terkait kasus suap impor bawang putih.

Di hadapan pejabat dan pegawai Ditjen Hortikultura Kementan, Amran menegaskan akan mencopot jika ada yang terbukti terlibat kasus suap impor bawang putih.

Ini terpaksa kami lakukan. Untuk kebaikan semuanya, kebaikan Kementerian Pertanian juga, kata Amran.

Dalam kasus supa impor bawang putih sampai saat ini masih dalam penyelidikan lembaga antirasuah. Namun jika tidak terbukti bersalah, Amran berjanji akan mengembalikan jabatan dan memulihkan nama-nama mereka. Ya kita lihat saja perkembangan dan hasil investigasi KPK dulu, ucap Amran.

Amran menuturkan, bahwa sejak awal menjabat sebagai Mentan, dia telah komitmen memberantas korupsi. Karenanya sejak 3-4 tahun lalu Kementan telah bekerjasa dengan KPK dan Tim Satgas Pangan Polri.

Mereka semua kita berikan kantor di Kementan. Kita dukung aktivitas KPK memberantas korupsi, tegas Mentan.

Sejak Amran menjabat Mentan, catatan dia, sekitar 72 importir/pengusaha yang masuk daftar hitam (black list) impor bawang putih. Akibatnya mereka tidak mendapat izin impor bawang putih.

Artinya apan? Ini sejarah pertama di Kementan yang memblack list importir sebanyak itu, katanya.

Salah satunya, adalah PT Cahaya Sakti Agro (CSA). Perushaan itu telah melanggar peraturan peraturan yang ditetapkan Kementan, yakni wajib tanam 5 persen dari jumlah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Perusahaan yang di black list, karena mereka tidak memenuhi kewajiban tanam. Tapi ada juga yang mengimpor tidak sesuai dengan kuota yang didapat, ujar dia.

Kesempatan yang sama, Dirjen Hortikultura, Prihasto Setyanto menambahkan, PT CSA pernah mendapatkan kewajiban tanam sekitar 166 hektare (ha), namun sebanyak 48,6 ha tidak berhasil mereka tanam. Karena itu, perusahaan itu di black list.

Jika pemiliknya kemudian mengganti nama perusahaan baru dan mengajukan lagi RIPH, tapi hasil inventarisasi kita pemiliknya sama, maka kita tetap masukkan dalam black list, pungkas dia.

Sebelumnya KPK mengamankan 13 orang dalam operasi senyap yang diduga untuk memuluskan kuota impor sebanyak 20 ribu ton bawang putih dengan nilai fee untuk tiap kilogram sebenyak Rp1.700 hingga Rp1.800.

Usai OTT, Menteri Amran mencopot pejabat Eselon II, III, IV. Hal itu dilakukan untuk mendukung langkah KPK dan menjaga kementeriannya bebas dari korupsi.

(din/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 15 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami