Menteri Tito Karnavian Beri Label Merah Pilkada di Sulsel, Ini Penyebabnya

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR– Anggaran Pilkada di Sulsel disorot Kemendagri. Masuk dalam empat provinsi yang penyalurannya masuk kategori merah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mendesak agar pemerintah daerah segera menuntaskan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Tito menyebut ada empat daerah yang dari sisi masalah anggaran masuk zona merah atau belum tuntas sepenuhnya disalurkan.

”Masih empat lagi yang saya lihat masih merah, yaitu Sulsel, Sultra, Maluku Utara dan Papua,” ungkap Tito Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Sumatera Utara di Hotel Grand Aston, belum lama ini.

Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi mengakui penyaluran anggaran untuk pilkada di masing-masing daerah masih terus dipantau. Anggaran dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi pemerintah masing-masing daerah.

Dari daerah yang melaksanakan Pilkada di 12 daerah di Sulsel, ia menyebutkan Bulukumba menjadi daerah yang melaporkan cukup sulit untuk persoalan anggaran.

“Agak berat itu di Bulukumba karena ada anggaran untuk adhoc yang tidak mencukupi,” ungkapnya, Selasa, 7 Juli.

KPUD yang lain memang menurutnya ada masalah, tetapi sejauh ini Bulukumba yang dinilai riskan dari sisi anggaran. Sementara daerah lain masih cukup bagus.

“Rata-rata sudah 40 persen penyalurannya,” jelasnya. Pihaknya mengakui sejumlah daerah di luar Sulsel memang sudah ada yang menyelesaikan transfer anggaran NPHD.

Pada dasarnya, semua tergantung pada daerah bagaimana teknis dalam menyalurkan anggaran secepatnya. “Iya. Ada daerah yang bahkan sejak Januari 2020 sudah menyelesaikan hingga 100 persen,” bebernya.

Tercatat Pemkab Bulukumba menyetujui anggaran NPHD sebesar Rp27,5 miliar untuk KPUD Bulukumba.

Anggaran awal tersebut ternyata tidak cukup setelah diadakan perhitungan kembali. Saat perhitungan awal, KPU Bulukumba tidak memasukkan anggaran untuk alat peraga kampanye (APK). Sementara dari sisi anggaran, anggarannya cukup besar. “Kekurangannya sampai Rp2,5 miliar yang dibutuhkan KPU Bulukumba untuk tambahan. Sementara ternyata Pemkab Bulukumba merasa tidak bisa memenuhi itu. Padahal itu sudah ditekan,” bebernya.

Pihaknya berharap KPUD dan pemerintah daerah setempat bisa menjalin komunikasi untuk dapat membicarakan pencairan anggaran NPHD. Soal itu, Komisioner KPU Bulukumba, Syamsul sebelumnya menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi mengakibatkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertambah. Lantaran jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 500 orang.

Dengan begitu, penyelanggara ad hoc dipastikan ikut bertambah. Terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan jumlah tambahan TPS. Sehingga kondisi ini juga berdampak terhadap kebutuhan anggaran untuk membayarkan honor mereka.

Di sisi lain, besaran honor ad hoc juga belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentan kenaikan honorarium ad hoc.

“Dari hasil kalkulasinya, KPU kekurangan anggaran Rp2,5 miliar. Itu diluar kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD). Sebelum pandemi kami sudah kekurangan anggaran karena kenaikan honorarium keluar setelah kami tekenNPHD,” terangnya.

“Jika tidak ditambah maka pemda mencederai rasa keadilan, penyelenggara ad hoc pengawas pemilu sudah sesuai dengan aturan sementara kami tidak, ini masalah besar,” tambahnya.(abd-sir/abg)

  • Dipublish : 8 Juli 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami