Menyambut Baik Rencana Pemerintah, Nelayan Berharap Ada Subsidi BBM

Ketua DPC Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1). (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)
Ketua DPC Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1). (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Nelayan menyambut baik rencana pemerintah akan mengirim nelayan lokal untuk menangkap ikan di laut Natuna, Kepulauan Riau. Karena di perairan tersebut diketahui memiliki sumber daya laut yang melimpah. Namun, dengan akses yang cukup jauh, masih menjadi catatan tersendiri bagi nelayan lokal.

Ketua DPC Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengatakan, nelayan lokal masuk wilayah Natuna sebetulnya sudah pernah terjadi dulu. Tapi belakangan menjadi jarang karena beban biaya yang tinggi, setelah subsidi BBM untuk kapal di atas 30 Gross Ton (GT) dihilangkan. Sedangkan kapal yang aman digunakan ke Natuna minimal berbobot 150 GT.

“Harapannya seperti itu (subsidi BBM diadakan lagi). Harapannya kalau memang kita mau ke sana, sekedar masukan dan saran ada harga khusus BBM untuk nelayan,” kata Riswanto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1).

Riswanto menerangkan, subsidi BBM sangat membantu operasional kapal ikan nelayan. Karena perbedaan harga BBM subsidi dan BBM industri cukup besar sekitar Rp 3 ribu, yaitu sekitar Rp 5 ribu berbanding Rp 9 ribu. Sedangkan untuk satu kali perjalanan kapal dengan durasi 2-3 bulan, membutuhkan setidaknya 20 ton BBM. Maka ketika dikalkulasikan dengan kehadiran BBM subsidi, biaya operasional akan jauh lebih hemat.

Meski begitu, Riswanto mengatakan, tidak adanya BBM subsidi bukan menjadi alasan tunggal nelayan tidak melaut ke Natuna. Melainkam harga ikan lokal pun saat ini dianggap para nelayan terlalu murah. Dalam perhitungannya, untuk sekali melaut ke Natuna selama 2-3 bulan, butuh dana operasional sekitar Rp 500 juta. Dengan biaya mahal tersebut, nelayan pun harus putar otak agar hasil tangkapannya bisa memberikan keuntungan.

“Dengan harga BBM mahal tidak diimbangi harga ikan padahal hasil tangkapan melimpah juga tidak menjamin para ABK itu bisa sejahtera juga,” imbuhnya.

Selain itu, aspek perizinan penangkapan ikan di Natuna juga diharapkan Riswanto bisa dipermudah. “Oke lah kalau memang kita mampu, pengusaha kita mampu di sana, kita dorong. Dengan catatan perizinan mudah, dan sebagainya,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana mengirim nelayan dari Jawa ke laut Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini menyusul terjadinya penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal asal Tiongkok.

“Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1).

Menko Polhukam Akan Kirim 120 Nelayan Jawa Ke Natuna Untuk Melaut

“Intinya pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana, nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah, nanti biar dirembug,” imbuhnya.

Mahfud menyampaikan, sampai saatnini sudah ada 120 orang nelayan dari daerah Pantura yang menyatakan siap berlayar ke Natuna. Nantinya diharapkan nelayan dari daerah lain di Indonesia juga bisa dikirim kesana untuk menikmati kekayaan alam yang menjadi hak bangsa ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, progrma ini merupakan intruksi presiden. Bahwa ada dua hal yang harus segera dilaksanakan di Natuna. Yakni patroli keamanan, serta kegiatan melaut nelayan lokal. (jp)

  • Dipublish : 6 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami