Minat Terhadap Properti Syariah Justru Meningkat di Tengah Pandemi

ADPS menyampaikan bahwa properti syariah selam pandemi Covid-19 justru mengalami peningkatan pembeliannya, Kamis (2/12). Foto: Arry Saputra/JPNN.com
ADPS menyampaikan bahwa properti syariah selam pandemi Covid-19 justru mengalami peningkatan pembeliannya, Kamis (2/12). Foto: Arry Saputra/JPNN.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Pandemi Covid-19 membuat bisnis properti konvensional mengalami penurunan pembelian. Namun, berbeda dengan properti syariah yang justru meningkat.

Ketua Asosiasi Developer Properti Syariah (ADPS), Arief Sungkar mengatakan sejak berdiri pada 2013, pihaknya sudah mengerjakan 1.050 proyek yang menyerap hampir 5.000 tenaga kerja dan 16.000 freelancer.

“Tren pembelian selama pandemi awalnya minus dua persen di tahun 2020, lalu tumbuh di 2021 sebanyak 50 persen,” kata Arief, Kamis (2/12).

Peningkatan penjualan itu karena adanya program konversi bantuan kepada developer yang terdampak pandemi. Sehingga, pembangunan tetap bisa dilakukan meski tanpa pendanaan dari bank.

“Target kami di 2025, mampu membangun satu juta unit melibatkan pekerja sampai 100 ribu orang,” kata Arief, Kamis (2/12). Selain itu, kecenderungan masyarakat pada produk halal dan syariah makin besar selama pandemi di bidang properti.

Hal itu membuat pertumbuhan eksponensial hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir selama pandemi. “Konsep properti syariah yang kami bangun memberikan solusi kepada masyarakat agar bisa membeli rumah tanpa riba,” jelas dia.

Menurut Arief, properti syariah saat ini masih baru dan jarang dilihat orang. Padahal, masyarakat bisa membangun properti tanpa menggunakan pendanaan dari bank.

“Faktanya, kami sudah berjalan sembilan tahun dan sudah banyak rumah yang kami bangun. Ini riil yang kami lakukan,” tegas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Pembina ADPS Hamdan Dahyar menyebut di Jatim sudah ada 227 properti proyek yang sedang dijalankan.

“Paling subur di Malang, Jember, Ponorogo, Kediri, dan Surabaya,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya mengharapkan pemerintah memberi perhatian dengan membuat undang-undang properti syariah. Tujuannya, agar masyarakat yang kesulitan jual beli rumah menemukan solusi. “Kalau pemerintah jeli, ini bisa membantu industri properti nasional,” pungkas Hamdan. (jpnn/jm)

  • Dipublish : 3 Desember 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami