Moeldoko: Pasca Pengesahan Revisi UU KPK, Jokowi Tetap Komitmen Berantas Korupsi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah disahkan menjadi UU. Pasca pengesahan tersebut, Presiden Joko Widodo disebut-sebut tetap berkomitmen memberantas korupsi. Selain itu, rakyat juga harus ikut mengawasi perkembangan pemberantasan korupsi setelah UU KPK yang baru dijalankan.

“Kalau pemerintah tidak berkomitmen, mungkin tidak banyak koreksi dalam revisi UU KPK. Buktinya banyak koreksi pemerintah untuk memberikan masukan dalam revisi itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/9).

Dia mengakui revisi UU KPK melalui proses yang cukup panjang. UU KPK merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DPR. Karena itu, masyarakat Indonesia bisa melihat dan mengoreksi perkembangannya ke depan. Moeldoko menilai KPK semestinya berdialog sejak awal penyusunan revisi UU KPK bersama DPR RI melalui proses politik. “Pada dasarnya Presiden bertemu dengan siapa saja terbuka. Bukan hanya dengan KPK. Setiap saat menerima tamu dari segala penjuru, nggak ada masalah, apalagi dari KPK,” jelas mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko juga menyinggung alasan revisi UU KPK dipercepat. Menurutnya, masa kerja DPR periode 2014-2019 tinggal beberapa hari lagi. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah. “Perlu diketahu bahwa prosesnya inisiasi revisi UU KPK dimulai dari DPR. Dengan kondisi jumlah hari kerja menjelang akhir tugas DPR. Ini juga berkaitan dengan masa kerja relatif DPR. Ini menjadi perhitungan. Berbagai sisi menjadi pertimbangan pemerintah,” terangnya.

Dia menanggapi soal pemerintah yang tidak melakukan komunikasi dengan pimpinan KPK. Menurutnya, dialog KPK menjelang revisi UU KPK semestinya bukan hanya kepada pemerintah. Dialog, lanjut Moeldoko, justru diawali pada saat penyusunan. “Jadi dari awal-awal dulu saat inisiasi DPR melakukan revisi, seharusnya jajaran KPK datang ke DPR. Sehingga proses awal itu berjalan,” paparnya.

Moeldoko menegaskan Jokowi harus segera memproses DIM dari revisi UU KPK yang diberikan DPR. Dikatakan, yang diurus negara sangat banyak. Dan semuanya perlu prioritas. “Tetapi ending-nya yang paling penting adalah semua persoalan bisa diselesaikan secara bersama-sama oleh DPR,” ucapnya.

Terkakit Dewan Pengawas, presiden akan membentuk panitia seleksi guna menyaring calon yang akan diusulkan kepada DPR RI. “Nanti dewan pengawas itu Presiden akan membentuk tim seleksi. Setelah itu diseleksi, setelah itu nama-nama dari yang diseleksi itu akan disampaikan kepada Presiden,” tutur Moeldoko.

Dia menilai pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak akan menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. “Semua organisasi harus ada pengawasnya. Terkontrol dengan baik. Tidak ada yang dikekang. Tidak ada yang dirugikan. Sebab, KPK adalah lembaga yang semua orang mempercayainya. Jadi harus dijaga kepercayaannya, tidak boleh kurang sedikit pun,” tegas Moeldoko.

Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho mengatakan, koalisi masyarakat sipil akan menyiapkan alasan formil dan materil terkait disahkannya UU KPK terbaru. Formil yang dimaksud adalah pembentukan prosesnya. Sedangkan, materil merupakan substansi yang melanggar konstitusi.

Mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menilai ada beberapa pasal bermasalah dan melemahkan KPK. Seperti pemberian kewenangan SP3 dan dewan pengawas. “Soal SP3, merujuk ke Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya memberikan lampu hijau KPK berwenang tidak mengeluarkan SP3. Ini akan kita uji kembali,” jelas Emerson.

Selain itu, koalisi masyarakat sipil juga berencana melaporkan upaya pelemahan KPK sebagai lembaga independen ke perwakilan Sekjen PBB di Indonesia. Menurutnya, Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Dalam mandat ratifikasi tersebut adalah pembentukan lembaga independen dalam pemberantasan korupsi. “Harapannya memberikan perhatian dan mempertanyakan ke pemerintah RI apa alasan urgen terkait revisi UU KPK,” imbuhnya.

Terpisah, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menilai prosedur revisi UU KPK dinilai melanggar prosedur. UU tersebut bisa saja digugurkan di MK. Pasal-pasal yang dinilai bermasalah bisa jadi alasan bagi publik untuk mengajukan judicial review. “Pelanggaran prosedur ini bisa jadi salah satu pertimbangan yang diajukan untuk meminta MK membatalkan pasal-pasal bermasalah itu,” kata Lucius di Jakata, Selasa (17/9).

Prosedur yang dilanggar adalah revisi UU KPK dijalankan tanpa melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahunan. Diketahui, revisi UU KPK memang masuk Prolegnas Tahun 2015-2019. Namun, revisi UU KPK tidak masuk Prolegnas Tahun 2019. Karena itu, revisi UU KPK tersebut dinilai menyalahi prosedur.

Dia juga menyoroti soal pelanggaran prosedur dalam aspek proses awal revisi disetujui sebagai RUU inisiatif DPR. Seolah-olah, proses awal itu terjadi begitu saja di pengujung masa jabatan DPR yang akan berakhir pada 30 September 2019. “Kelihatan ada desain yang sudah disepakati di luar proses yang berlangsung di DPR. Kesepakatan yang akhirnya menghilangkan prosedur standar proses pembahasan RUU di DPR,” tukasnya.

Di sisi lain, massa Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Revisi UU KPK yang disahkan DPR. Massa pakaian berwarna hitam itu membentangkan poster bertulisan #ReformasiDikorupsi, DPR Tuli, Jokowi Budeg, Tolak Revisi UU KPK.

Ketua Umum YLBHI, Asfinawati mengatakan aksi ini untuk menolak RUU KPK. “Revisi jelas memperlemah pemberantasan korupsi. Mulai dari pengkerdilan berbagai fungsi, seperti penyadapan dan lain-lain,” jelas Asfinawati.

Melalui revisi ini, KPK dinilai tidak lagi menjadi lembaga independen. Dia mempertanyakan fungsi KPK yang disebutnya berada di bawah presiden. “Kalau KPK jadi bagian pemerintah, bagaimana mungkin bisa menjalankan fungsinya secara independen?” tanya dia. Menurutnya, DPR tidak mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, panitia seleksi capim KPK yang dipilih memiliki konflik kepentingan. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 18 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami