MUI Sulsel Fatwakan Haram Beri Uang ke Pengemis di Jalan

Ilustrasi: DPRD menyoroti masih maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Makassar. Dinas Sosial pun mengaku di beberapa titik masih ada meski kerap dilakukan penertiban. (net)
Ilustrasi: DPRD menyoroti masih maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Makassar. Dinas Sosial pun mengaku di beberapa titik masih ada meski kerap dilakukan penertiban. (net)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id, MAKASSAR — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel telah mengeluarkan fatwa untuk tidak bersedekah atau memberikan uang kepada pengemis. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, pun mengapresiasi ihwal fatwa tersebut.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan Satpol PP dalam operasi zero terhadap anak jalanan (anjal), serta gelandangan dan pengemis (gepeng) bukan hal yang salah.

Danny mengatakan, Fatwa MUI yang mengharamkan memberi uang terhadap pengemis memudahkan pemerintah kota dalam melaksanakan penertiban.

Dia menilai maraknya anjal dan gepeng karena masyarakat banyak yang memberikan mereka uang.

Ia pun meminta RT/RW untuk terlibat dalam pendataan dan pengawasan terhadap warga yang kurang mampu di wilayahnya masing-masing. Hal itu, kata dia, untuk memudahkan pelacakan bila ada warga yang membutuhkan bantuan.

“Ini juga untuk mencegah agar tidak ada lagi yang turun ke jalan,” paparnya.

Terpisah, Plt Kepala Satpol PP Kota Makassar, Muh Iqbal Asnan mengatakan, pihaknya akan mengawal keputusan MUI.

“Kami akan mengawal keputusan para ulama yang sudah bermufakat,” kata dia.

Lebih jauh kata dia, telah terjadi perubahan signifikan soal jumlah anjal dan gepeng di jalanan saat pihaknya menggelar Operasi Zero Anjal dan Gepeng. Saat ini pihaknya sudah bergerak di 10 kecamatan.

“Terjadi penurunan yang sangat signifikan. Selain menertibkan, dan berhasil menekan populasi anjal gepeng di jalanan, kita jadikan juga ini sebagai ajang sedekah,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan, fatwa MUI tersebut beriringan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, termasuk di dalamnya mengatur tentang sanksi pemberian uang kepada mereka.

Dalam pasal 49 disebutkan bahwa setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum.

“Pemerintah sudah memiliki Perda yang mengatur tentang permasalahan kesejahteraan sosial di jalanan, sanksinya berupa denda hingga Rp1,5 juta atau kurungan penjara selama 3 bulan,” urainya.

Muhyiddin mengatakan, Perda tersebut saat ini sedang kembali disosialisasikan. Sosialisasi ini akan terus berjalan hingga Desember 2021.

“Sehingga masyarakat secara umum mengetahui sanksi dan mampu menahan diri serta mematuhi aturan agar tidak memberi uang ke pengemis,” jelas Mahyuddin.

Sekadar diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menerbitkan fatwa haram memberi uang kepada pengemis di jalanan.

Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik yang diterbitkan pada Rabu (27/10/2021). (fajar/jm)

  • Dipublish : 3 November 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami