Mulai 6 Maret, Fasilitas Observasi Corona Dipulau Galang

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Progres keseluruhan konstruksi fasilitas observasi, penampungan dan karantina penanganan pasien terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau mencapai 94,42 persen. Targetnya, Senin (6/4) sudah bisa dioperasikan.

Fasilitas itu memiliki kapasitas tampung 1.000 tempat tidur. Pada tahap pertama akan dibangun dua gedung bertingkat dua untuk menampung 360 tempat tidur yang terdiri dari fasilitas observasi sebanyak 340 tempat tidur. Sedangkan 20 tempat tidur lainnya merupakan fasilitas ruang isolasi Intensive Care Unit (ICU).

”Saya sudah cek, memang ada keterlambatan kemarin sekitar 3-4 hari karena transportasi bahan-bahan material dalam pengiriman terkendala cuaca,” terang Presiden Jokowi saat meninjau langsung fasilitas observasi tersebut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo sekaligus Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Rabu (1/4).

Sebanyak 340 tempat tidur fasilitas observasi akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 240 tempat tidur dan 100 tempat tidur untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Sisanya 640 tempat tidur akan dilaksanakan pembangunan fasilitasnya pada tahap II.

”Semua ini memang kita rencanakan. Paling tidak kita siapkan. Ada mobilitas Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia yang pulang untuk mudik, ini harus kita kontrol dan bersih, sehingga tidak menyebar. Nanti kalau semua sudah selesai, fasilitas ini kita siapkan untuk rumah sakit penyakit menular dan riset,” jelas Presiden.

Lokasi yang dipilih untuk pembangunan fasilitas tersebut yaitu memanfaatkan lahan seluas 20 hektare dari total luas area 80 hektar di Pulau Galang, tepatnya kawasan eks pengungsi Vietnam. Area pengembangannya berjarak 60 km dari Bandara Hang Nadim dan 56 km dari Kota Batam.

Pembangunan fasilitas observasi penyakit menular di Pulau Galang di bawah supervisi Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau, Ditjen Cipta Karya. Bertindak selaku kontraktor pelaksana adalah PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya, sedangkan konsultan Manajemen Konstruksi adalah PT Virama Karya.

Pembangunannya dibagi menjadi tiga zonasi, yakni zona A (Renovasi Eks Sinam) meliputi gedung penunjang seperti mess petugas, dokter dan perawat, gedung sterilisasi, gedung farmasi, gedung gizi, laundry, gudang dan power house. Sementara zona B meliputi fasilitas penampungan dan fasilitas pendukung seperti ruang isolasi, ruang observasi, Laboratorium, ruang sterilisasi, GWT, Central Gas Medik, instalasi jenazah, landasan helikopter dan zona utilitas.

Selain itu di sekitar fasilitas utama juga akan dilengkapi ruang tindakan, ruang penyimpanan mobile rontgen, ruang laboratorium, dapur, renovasi bangunan eksisting untuk bangunan penunjang, fasilitas air bersih, air limbah, drainase, sampah, dan utilitas lainnya, serta ruang alat kesehatan ruang isolasi dan observasi.

Sementara itu Basuki menjelaskan untuk mendukung penyediaan air bersih pada fasilitas observasi, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Ditjen SDA telah menyelesaikan pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 13,8 km bersumber dari Waduk Monggak Rempang.

”Tampungan air ini menjadi pilihan untuk sumber air baku fasilitas observasi karena memiliki debit air yang cukup yakni sebesar 232 liter/detik dan lokasinya tidak jauh dari Pulau Galang yakni berjarak 16 km. Waduk ini memiliki volume tampung 5,1 juta m3 dengan luas genangan 154, 6 hektare,” paparnya.

Selanjutnya, dilakukan pula pengerukan dan perluasan Embung Camp Vietnam dari luas eksisting 0,082 hektar menjadi 0,67 hektare. Kemudian pekerjaan galian seluas 6500 m3 dan timbunan 2000 m3 serta pemasangan Instalansi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 5 liter/detik dan reservoir berkapasitas 50 m3 dari Waduk Monggak Rempang yang sudah dilakukan uji coba.

Terpisah, Gubernur Riau Syamsuar meminta masyarakat tidak membuat stigma negatif terhadap pasien terduga, orang dalam pemantauan maupun penderita Covid-19 yang berada di fasilitas observasi. ”Hal ini tolong diluruskan. Stigma negatifnya dibuang. Masyarakat, ikuti arahan pemerintah. Rajin saja berkumpul, rajin mencuci tangan, melakukan penjarakan fisik,” kata Syamsuar dalam pernyataan persnya.

Hal tersebut dikatakan Syamsuar menanggapi kondisi keresahan masyarakat karena kepulangan ribuan TKI dan WNI akibat karantina wilayah di Malaysia. Warga di Pekanbaru bahkan menolak rencana karantina TKI di Rusunawa di Pekanbaru, yang akhirnya pemerintah kota setempat membatalkan lokasi itu jadi tempat isolasi TKI.

Syamsuar juga mengikatkan seluruh TKI yang pulang akibat kebijakan karantina wilayah di Malaysia, menjadi prioritas untuk dapat tes cepat atau rapid test.”Saya minta dinas kesehatan tentang kesiapan rapid test sebanyak 448 orang orang dalam pemantauan di Pekanbaru yang akan dilakukan rapid test serentak hari Kamis,” kata Syamsuar.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Riau, jumlah ODP sudah mencapai 16.694 orang. Jumlah PDP ada 115 orang. ”Mudah-mudahan bisa diketahui hasilnya tidak begitu lama, siang sudah tahu berapa positif negatif. Yang positif akan ditindaklanjuti pengobatan di rumah sakit ataupun tempat yang ditentukan sebagai tempat karantina,” imbuh Syamsuar.

Sebelumnya, Riau mendapat kiriman bantuan rapid test dari Kementerian Kesehatan pada akhir pekan lalu yang jumlahnya mencapai 6.800 unit. Alat tersebut sudah didistribusikan ke dinas kesehatan di semua 12 kabupaten dan kota. Namun, alat yang tersedia tidak mencukupi untuk seluruh ODP yang terus bertambah.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Riau, Indra Yovi menjelaskan tes cepat akan diprioritaskan untuk TKI saja. ”Khusus untuk TKI saja,” terangnya. Ribuan TKI yang pulang memang langsung ditetapkan sebagai ODP karena Malaysia termasuk negara penularan penyakit mematikan itu.

Jumlah ODP di Riau melonjak hingga kini mencapai 15.000 orang. Namun, ia mengatakan status ODP bukan berarti TKI tersebut positif Covid-19. ”Hal inilah yang bikin kita harus waspada, bukan takut. ODP tinggi menunjukkan kita mewaspadai, kita bekerja. TKI yang ODP itu bukan berarti mereka positif Covid-19,” ujarnya.

Kasus positif Covid-19 di Riau, lanjutnya, baru ada tiga orang dan satu orang sudah sembuh. Pendeteksian positif tidaknya seseorang hanya bisa diketahui lewat uji sampel swab (air liur. Red) tenggorokan. Sedangkan tes cepat (rapid test) merupakan pendeteksian dini (screening) terhadap risiko penyakit itu. ”Itu hanya screening risiko apakah kalau positif langsung sakit? Dia harus tetap dengan swab. Kalau tes swab positif maka baru positif,” katanya.

Meski begitu, TKI yang berstatus ODP harus benar-benar melakukan karantina mandiri selama 14 hari walau hasil rapid test negatif. Hal ini untuk menjamin dia tidak menularkan penyakit ke keluarganya dan orang lain. Karantina mandiri di rumah juga harus menerapkan pembatasan fisik yang tegas. ”Bukan hanya di rumah saja, tapi juga harus tegas isolasi mandiri. Social distancing yang kuat, jangan dulu memeluk anaknya, kalau bisa pake masker,” pungkas Indra Yovi.

Sementara itu, daerah yang sudah melakukan rapid test pada Rabu (1/4) yakni Kabupaten Bengkalis. Hasil tes cepat Covid-19 terhadap 186 TKI yang masuk melalui pelabuhan domestik Bandar Sri Laksama (BSL) dinyatakan negatif. ”Alhamdulillah, 186 ODP yang dilakukan rapid test hasilnya negatif, mereka tetap harus menjalani karantina mandiri dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan physical distancing,” singkat Sekretaris Dinas Kesehatan Bengkalis Imam Subchi. (fin/ful)

  • Dipublish : 2 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami