Mundur Karena ‘Terkubur’ Benur, Gerindra Langsung Cari Pengganti Edhy

Foto: (Dery Ridwasah/ JawaPos.com)
Foto: (Dery Ridwasah/ JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edhy Prabowo langsung menyatakan mengundurkan diri dari Partai Gerindra dan juga sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya sudah menerima penguduran koleganya tersebut dari partai dan sebagai wakil ketua umum.

“Tentunya pengunduran diri dari Pak Edhy Prabowo kami terima dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/11).

Wakil Ketua DPR ini mengatakan secepatnya Partai Gerindra bakal mencari sosok pengganti dari Edhy Prabowo untuk menjabat sebagai wakil ketua umum. “Kami akan segera siapkan penggantinya,” katanya.

Menurut Dasco, saat ini Edhy tidak lagi sebagai kader partai yang dikepalai oleh Prabowo Subianto tersebut. “Kalau sudah mengundurkan diri kan sudah selesai,” ungkapnya.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra, Edhy Prabowo menyatakan mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Edhy juga menyatakan mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Edhy juga menyatakan permintaan maaf secara terbuka telah melakukan praktik rasuah. Dia diduga terseret dalam kasus dugaan suap perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Adapun, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka terkait perizinan tambak usaha atau pngelolaan perikanan komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.

Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

KPK menduga, Edhy menerima Rp 9,8 miliar dan USD 100.000 yang diduga untuk memuluskan beberapa perusahaan eksportir benih lobster.

Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jp)

  • Dipublish : 26 November 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami