Nadiem Terbitkan Permendikbud Keringanan UKT

Foto : Iwan tri wwahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim mendengarkan pertanyaan dari anggota dewan saat rapat kerja (Raker)dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (Kamis (12/12/2019).
Foto : Iwan tri wwahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim mendengarkan pertanyaan dari anggota dewan saat rapat kerja (Raker)dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (Kamis (12/12/2019).
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19.

Nadiem mengatakan, Permendikbud 25/2020 menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam memberikan keringanan UKT kepada mahasiswa yang ekonominya terdampak Covid-19.

“Kami mengeluarkan kebijakan baru di mana masing-masing universitas itu boleh dan bisa menyesuaikan secara eksplisit untuk keluarga yang mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid 19,” kata Nadiem dalam konferensi pers online di Jakarta, Jumat (19/6).

Ia menerangkan, ada beberapa arahan kepada perguruan tinggi terkait ketentuan pembayaran UKT mahasiswa. Pertama, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil kredit mata kuliah sama sekali.

“Misalnya, dia hanya menunggu kelulusan, jadi dia tidak wajib membayar UKT di situasi saat ini,” ujarnya.

Kedua, kata Nadiem, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa. “Poin ini berdasarkan kesepakatan majelis rektor PTN pada tanggal 22 April 2020,” imbuhnya.

Nadiem menambahkan, bahwa mahasiswa di masa akhir kuliah maksimal diwajibkan membayar 50 persen UKT, jika hanya mengambil 6 SKS atau di bawahnya. Hal ini berlaku untuk sarjana, sarjana terapan, dan mahasiswa diploma semester 7.

Masing-masing universitas juga dibolehkan menyesuaikan UKT untuk keluarga mahasiswa yang keuangannya terdampak COVID-19. Selain itu, mahasiswa yang cuti atau tidak mengambil SKS, tidak wajib membayar UKT.

“Manfaatnya apa buat mahasiswa? Biar kelanjutan kuliah tidak terganggu selama pandemi. Bisa hemat biaya walaupun tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus, serta memberikan fleksibilitas pembayaran,” terangnya.

Untuk skema keringanan yang bisa didapat mahasiswa, lanjut Nadiem, mahasiwa bisa mencicil pembayaran UKT dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Selain itu, mahasiswa bisa menunda pembayaran UKT dengan tanggal pembayaran disesuaikan. Di samping itu, besaran UKT juga bisa diturunkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiwa.

“Masing-masing universitas diberikan kemerdekaan untuk menentukan berapa komposisi yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing,” ujarnya.

Nadiem menyebut, saat ini sudah ada beberapa perguruan tinggi yang telah memberlakukan relaksasi pembayaran UKT kepada mahasiswanya antara lain UGM, IPB, Universitas Negeri 11 Maret, UNY, UNS, dan UN Gorontalo.

“Saya apresiasi para rektor yang telah melakukan berbagai macam contoh keringanan UKT, baik cicilan, baik subsidi internet. Dengan adanya regulasi permendikbud ini, kita harapkan agar semua PTN segera menyusul dan melakukan relaksasi di masing-masing kampus,” tuturnya.

Nadiem berharap, seluruh Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta tidak ragu lagi dalam memberikan relaksasi uang kuliah. Sebab relaksasi uang kuliah terutama di PTN, telah menjadi regulasi yang mengikat berupa Permendikbud nomor 25 tahun 2020.

“Keputusan ini di level Permendikbud. Jadi ini suatu peta regulasi tertinggi yang mengikat dan final. Ini bukan Surat Edaran bukan imbauan, tapi dalam bentuk regulasi,” tegasnya.

Nadiem menyebut, peraturan ini mencakup Perguruan Tinggi Negeri. Pihaknya telah menyepakati ini bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).

“Dengan begitu PTN dapat memberikan fleksibilitas maksimum sesuai kebutuhan dan kemampuan Perguruan Tinggi Negeri mau menggunakan tool apa,” imbuhnya.

Sementara untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak. Tapi harapan untuk memberikan relaksasi uang kuliah tetap diupayakan.

“Untuk yang di swasta itu bukan kewenangan Kami. Untuk itu Kami harus melakukan alokasi dana spesial,” ujarnya.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia Jamal Wiwoho menyatakan, mahasiswa PTN bisa mengajukan permohonan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama corona kepada pihak kampus.

Keringanan yang dimaksud mengacu pada pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran berangsur dan penundaan pembayaran UKT.

“Prosedur mahasiswa yang akan mengajukan [keringan tersebut] diajukan kepada dekan [fakultas]. Dan dekan akan mengusulkan kepada rektor. Rektor sudah mempunyai keputusan soal ini. Jadi prosedurnya itu diajukan oleh mahasiswa,” tuturnya

Jamal menjelaskan, pengajuan itu bisa dilakukan melalui permohonan perubahan dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa.

“Seluruh rektor PTN sudah sepakat terkait aturan ini dan akan memberikan pilihan keringanan UKT jika data yang diajukan mendukung,” pungkasnya. (der/fin)

  • Dipublish : 20 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami