Netralisir Penyebaran Hoaks, Akses Internet di Papua Harus Dibuka

Hoaks
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah didesak untuk membuka akses internet secara penuh. Tujuannya agar penyebaran hoaks bisa dinetralisir.

“Sebaiknya pemblokiran internet di sana dicabut. Karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di manapun untuk mendapat informasi yang benar. Kok seolah-olah ada yang disembunyikan,” kata Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar usai rapat koordinasi terkait strategi penanganan komunikasi publik Papua bersama pihak Staf Kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).

Dalam rapat yang dihadiri juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan lembaga kewartawanan lainnya, dia mengatakan, jaringan internet seharusnya dibuka agar masyarakat mengetahui informasi saat ini. Masyarakat bisa memperoleh informasi sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kalau di lapangan kita lihat mungkin massa yang bergerak tidak well informed. Bisa saja di saat chaos seperti ini yang berkembang isu dan sebagainya. Mereka mungkin tidak memperoleh informasi yang jernih,” ungkapnya.

“Dari mulut ke mulut itu lebih berbahaya. Kalau ada internet mereka mengecek yang sebenarnya seperti apa,” lanjut Ahmad.

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Purn Hinsa Siburian mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak terpengaruh dengan berita atau isu yang tidak jelas kebenarannya (hoaks).

“Karena di era sekarang ini kan, masalah media ini, informasi ini kalau kita tidak cerna dengan baik itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi begitu kita mendengar berita seyogyanya, kita berharap, kita cerna,” kata Hinsa usai bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (30/8).

Ia pun meyakini masyarakat di Papua adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian.

“Jadi, kita imbau dengan adanya isu-isu jangan mudah terpengaruh,” harapnya.

Terkait adanya hoaks dari akun Twitter di luar negeri, kata Hinsa, di era sekarang ini berita hoaks dari mana saja.

“Kalau di era siber ini berita bisa datang dari mana saja. Jadi kembali ke kita jangan mudah terpengaruh. Kita tidak bisa menyebutkan dari negara mana karena itu bisa dari mana saja,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, pelakunya bisa perorangan atau kelompok, sehingga pihaknya tidak boleh langsung menuduh karena bisa dari mana-mana.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memutuskan untuk memblokir akses internet terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga situasi di sana.

“Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kemkominfo memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi,” tutur Ferdinandus Setu, Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo, Rabu (21/8).

Pemblokiran ini, kata pria yang akrab disapa Nando tersebut, berlangsung mulai Rabu (21/8) “hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal,” jelas dia. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 31 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami