Nunik Mangkir dari KPK

Ilustrasi: Dhimas/Naskah: Syaiful Amri
Ilustrasi: Dhimas/Naskah: Syaiful Amri
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya dia akan diperiksa terkait suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Rabu (20/11).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, alasan wanita yang biasa dipanggil Nunik ini tak hadir lantaran belum menerima surat panggilan yang dilayangkan KPK. Maka dari itu, kata Febri, penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadapnya.

“Surat panggilan belum sampai. Pemeriksan akan dijadwalkan ulang,” kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (20/11).

Nunik sendiri sejatinya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Permintaan keterangannya guna melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred.

Diketahui, KPK menetapkan Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR. Hong Arta diduga bersama-sama sejumlah pengusaha lain menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara milik Kempupera.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, tim penyidik menemukan fakta yang didukung bukti-bukti berupa keterangan saksi, dokumen dan barang bukti elektronik bahwa Hong Arta dan rekan-rekannya menyuap sejumlah pihak.

Beberapa di antaranya Amran Hi Mustary selaku Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp8 miliar pada Juli 2015 dan Rp2,6 miliar pada Agustus 2015. Selain itu, Hong Arta juga memberikan suap sebesar Rp1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 yang dijerat KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima anggota DPR, seorang Kepala Balai, seorang bupati, dan empat orang pih ak swasta. Mereka yang dijerat KPK, yakni, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, dua rekannya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin; Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia serta Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 21 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami